PONTIANAK — Sebanyak 428 petugas sensus akan menyambangi rumah-rumah dan lokasi usaha di Kota Pontianak dalam rangka Sensus Ekonomi (SE) 2026. Mereka merupakan bagian dari 4.701 petugas yang bakal bertugas di seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Barat.
Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak, Vivi Salmiarni, mengatakan hasil sensus akan menjadi peta jalan bagi pemerintah dalam merancang program pembangunan yang lebih tepat sasaran. “Dari data hasil Sensus Ekonomi diharapkan kita dapat memetakan potensi yang dimiliki, sekaligus merumuskan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan daerah,” ujarnya.
Perekonomian Pontianak yang bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa membutuhkan data valid dan mutakhir. Vivi menambahkan, data tersebut akan digunakan untuk menguatkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), meningkatkan daya saing pelaku usaha, hingga memperbaiki kualitas pelayanan publik.
Ia mengajak masyarakat, khususnya pelaku usaha, untuk menerima petugas sensus dengan baik dan memberikan informasi sesuai kondisi sebenarnya. “Partisipasi masyarakat akan sangat menentukan keberhasilan sensus. Semakin akurat data yang dihimpun, semakin tepat pula kebijakan yang dapat disusun pemerintah,” jelasnya.
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson, menekankan kualitas data sebagai faktor utama keberhasilan SE 2026. Ia mengingatkan agar tidak terjadi kesalahan fatal dalam pengambilan kebijakan akibat data yang tidak benar. “Jangan sampai garbage in, garbage out. Sampah masuk, lalu kita semua mengambil kebijakan dengan data yang tidak benar, sehingga kebijakannya pun tidak benar,” tegasnya usai mencanangkan Penjaminan Kualitas Data SE 2026.
Harisson mengungkapkan, pemerintah telah mengalokasikan anggaran besar untuk sensus ini. Mutu data harus dijaga sejak tahap pendataan hingga pengolahan. Ia juga mengapresiasi petugas yang telah mendapat pembekalan dan siap menjamin kualitas data di lapangan. “Saya bangga dengan Bapak-Ibu sekalian yang ada di depan saya, yang sudah siap, artinya sudah dibekali, bahwa Anda siap menjamin mutu data Sensus Ekonomi kita tahun 2026,” katanya.
Menurut Harisson, hasil SE 2026 akan menjadi referensi penting bagi pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota dalam menyusun program pembangunan ekonomi. Pengembangan UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah menjadi salah satu prioritas utama.
“Pemerintah daerah, baik Provinsi Kalimantan Barat, kabupaten maupun kota, sangat mengharapkan agar hasil Sensus Ekonomi 2026 nanti mutu datanya benar-benar terjamin. Dengan data yang akurat dan sudah dijamin mutunya, saya kira akan memudahkan pimpinan daerah untuk mengambil kebijakan,” tuturnya.
Ia memastikan pemerintah daerah akan terus mendukung pelaksanaan sensus melalui sosialisasi kepada masyarakat. Tujuannya agar warga memahami pentingnya memberikan data yang jujur, lengkap, dan sesuai kondisi di lapangan. “Tentu saja kita memberikan dukungan kepada BPS dalam melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 ini. Kita akan terus membantu memberikan pemahaman kepada masyarakat agar dapat menerima dengan baik serta memberikan data dengan baik kepada petugas-petugas sensus yang datang ke rumah-rumah atau ke tempat-tempat usaha,” ungkapnya.
Deputi Statistik Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS, Muhammad Eddy Mahmud, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat serta seluruh pemerintah kabupaten dan kota. “Kami menyampaikan rasa terima kasih yang tinggi kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat. Sampai saat ini kami terus dibantu dalam perencanaan,” ujarnya.