KUBU RAYA — Pemerintah Kabupaten Kubu Raya resmi memangkas sejumlah pos belanja operasional menyusul adanya tekanan fiskal dan perubahan kebijakan dari pemerintah pusat. Bupati Kubu Raya Sujiwo memastikan bahwa pemangkasan anggaran tidak berdampak pada program prioritas dan tambahan penghasilan pegawai (TPP).
Dalam pernyataannya, Sujiwo menegaskan bahwa efisiensi hanya menyasar belanja operasional yang dinilai tidak mendesak. "Program prioritas dan TPP tidak dipangkas," ujarnya.
Langkah ini diambil untuk menjaga keseimbangan fiskal di tengah kebijakan pusat yang mengharuskan daerah melakukan penghematan. Pemkab Kubu Raya memilih untuk tidak mengorbankan sektor-sektor yang berdampak langsung pada pelayanan masyarakat.
Kebijakan rasionalisasi ini merupakan respons terhadap perubahan kebijakan keuangan negara yang membatasi ruang fiskal daerah. Pemkab Kubu Raya harus menyesuaikan belanja agar tetap sehat secara anggaran tanpa mengganggu program pembangunan.
Pemangkasan difokuskan pada pos-pos seperti perjalanan dinas, rapat, dan pengadaan barang yang tidak prioritas. Dengan begitu, anggaran bisa dialokasikan ulang ke sektor yang lebih produktif.
Kepastian tidak dipangkasnya TPP menjadi kabar baik bagi ribuan ASN di lingkungan Pemkab Kubu Raya. Sujiwo menekankan bahwa kesejahteraan pegawai tetap menjadi perhatian utama.
Selain itu, program-program prioritas seperti infrastruktur dasar, kesehatan, dan pendidikan dipastikan berjalan sesuai rencana. Pemkab Kubu Raya berupaya agar efisiensi tidak mengorbankan kualitas layanan kepada warga.
Pemkab Kubu Raya terus memantau realisasi anggaran secara ketat untuk mengantisipasi ketidakpastian fiskal ke depan. Langkah ini merupakan bagian dari upaya menjaga kredibilitas pengelolaan keuangan daerah.
Dengan rasionalisasi belanja operasional, Pemkab Kubu Raya berharap bisa melewati masa tekanan fiskal tanpa mengganggu program pembangunan dan kesejahteraan pegawai. Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah yang masih dalam batas aman.