PONTIANAK — Disbunnak Kalbar memastikan pengawasan terhadap pembelian TBS sawit di tingkat pabrik diperketat. Surat edaran yang diterbitkan pekan lalu itu menjadi respons atas gejolak harga yang dirasakan petani sawit di daerah seperti Sanggau, Sintang, dan Ketapang.
Kepala Disbunnak Kalbar, Heronimus Hero, mengatakan bahwa edaran tersebut mewajibkan seluruh pabrik kelapa sawit (PKS) untuk melaporkan harga pembelian TBS secara transparan. “Kami ingin memastikan tidak ada praktik yang merugikan petani di tengah ketidakpastian pasar,” ujarnya.
Gejolak harga TBS dipicu oleh beredarnya informasi mengenai rencana kebijakan ekspor satu pintu untuk komoditas sawit. Isu ini membuat sejumlah pabrik menahan pembelian atau menurunkan harga secara sepihak.
Akibatnya, harga TBS di tingkat petani di Kalbar turun drastis dalam sepekan terakhir. Di beberapa titik, harga bahkan sempat menyentuh level terendah yang tidak sebanding dengan biaya produksi petani.
Dalam surat edaran tersebut, Disbunnak Kalbar menekankan tiga poin utama yang wajib dipatuhi oleh seluruh PKS di Kalimantan Barat:
Pemerintah provinsi tidak hanya menerbitkan edaran, tetapi juga menyiapkan mekanisme pengawasan langsung ke lapangan. Tim dari Disbunnak akan turun ke pabrik-pabrik di sejumlah kabupaten untuk memeriksa kepatuhan terhadap aturan tersebut.
Heronimus menambahkan bahwa sanksi administratif hingga pencabutan izin operasional akan dijatuhkan jika ditemukan pelanggaran serius. “Kami tidak akan mentolerir praktik yang merugikan petani. Ini soal keberlanjutan ekonomi daerah,” tegasnya.
Di lapangan, petani sawit di Kalbar masih menunggu dampak nyata dari edaran tersebut. Mereka berharap pengawasan benar-benar berjalan, bukan sekadar formalitas.
Salah seorang petani di Kabupaten Sanggau mengaku harga TBS di desanya turun hingga 30 persen dalam dua pekan terakhir. “Kami berharap ada kepastian harga. Biaya pupuk dan transportasi tidak turun, malah naik,” ujarnya.
Langkah Pemprov Kalbar ini menjadi ujian bagi efektivitas kebijakan daerah dalam melindungi petani sawit. Jika pengawasan berjalan ketat, fluktuasi harga akibat isu nasional bisa diminimalkan.