KALIMANTAN BARAT — Kekecewaan warga Desa Nanga Dua memuncak setelah melihat langsung proses pembangunan dapur yang akan digunakan untuk program MBG. Mereka menduga material yang digunakan dan metode pengerjaan proyek tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi yang semestinya.
Warga mendesak pihak pelaksana proyek untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh. Jika terbukti melanggar standar yang telah ditetapkan, mereka meminta bangunan tersebut dibongkar dan dibangun kembali dari awal.
"Kami tidak mau menerima bangunan yang asal jadi. Ini menyangkut kepentingan banyak orang, terutama anak-anak yang akan menerima manfaat program ini," ujar seorang perwakilan warga yang enggan disebutkan namanya.
Protes ini muncul di tengah proses pengerjaan yang masih berjalan. Warga menilai pengawasan dari pihak terkait kurang ketat sehingga memungkinkan terjadinya penyimpangan teknis di lapangan. Mereka khawatir jika bangunan tetap dilanjutkan, kualitas dapur tidak akan mampu menunjang operasional program MBG secara optimal dalam jangka panjang.
Belum ada pernyataan resmi dari kontraktor pelaksana maupun dinas terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten setempat mengenai tudingan warga ini. Namun, desakan untuk melakukan audit teknis terhadap konstruksi bangunan terus menguat.
Meski detail spesifikasi teknis proyek tidak dirilis secara terbuka, warga menyoroti beberapa aspek fisik bangunan yang dinilai janggal. Mereka menduga ada pengurangan kualitas material yang berpotensi membuat bangunan tidak layak fungsi sebagai dapur produksi massal. Kekhawatiran ini diperkuat oleh pengalaman warga terhadap sejumlah proyek infrastruktur desa sebelumnya yang dinilai bermasalah.
Program MBG sendiri merupakan inisiatif pemerintah pusat yang bertujuan menyediakan makanan bergizi bagi anak-anak sekolah dan ibu hamil. Di Kalimantan Barat, sejumlah desa tengah bersiap mengoperasikan dapur untuk mendukung program tersebut, dan Desa Nanga Dua menjadi salah satu lokasi yang pembangunannya menuai sorotan.
Warga berencana membentuk tim independen untuk mengawal proses pembangunan dapur MBG ini. Mereka juga akan menyurati Dinas Pekerjaan Umum dan instansi terkait untuk meminta klarifikasi serta data teknis proyek. Jika tidak ada respons dalam waktu dekat, aksi protes terbuka di lokasi proyek tidak bisa dihindari.
Kasus ini menjadi ujian bagi transparansi pelaksanaan proyek pemerintah di tingkat desa. Warga tidak hanya menuntut bangunan yang kokoh, tetapi juga akuntabilitas dari seluruh pihak yang terlibat dalam program MBG.