SINTANG — Fluktuasi harga TBS yang merugikan petani sawit di Kalimantan Barat menjadi sorotan di tengah penerapan kebijakan ekspor CPO terbaru. Anggota DPRD Kalbar dari Fraksi Golkar, Usmandy S, menyatakan dukungannya terhadap niat pemerintah menata tata kelola ekspor yang lebih baik. Namun, ia mengingatkan agar implementasi di lapangan tidak disalahgunakan untuk menekan harga beli hasil panen petani.
Usmandy mengaku menerima banyak keluhan dari petani sawit di daerah pemilihannya yang meliputi Sintang, Melawi, dan Kapuas Hulu. Dalam beberapa pekan terakhir, harga TBS di tingkat pengepul hingga pabrik kelapa sawit (PKS) mengalami penurunan. Menurut legislator itu, penurunan ini diduga dipicu oleh kekhawatiran para pelaku pasar terhadap masa transisi regulasi ekspor yang baru.
"Saya mendukung regulasi pemerintah demi tata kelola yang lebih baik dan bersih. Tapi pelaksanaannya harus diawasi ketat. Jangan sampai niat baik menata ekspor justru dimanfaatkan oknum tertentu untuk menekan harga beli hasil petani," kata Usmandy kepada detikKalimantan, Minggu (24/5/2026).
Ia mendesak instansi terkait untuk memperketat pengawasan terhadap PKS yang tidak mematuhi harga ketetapan pemerintah daerah. Selain itu, Usmandy meminta pemerintah menjamin kemudahan serapan hasil panen petani mandiri selama masa transisi kebijakan ekspor ini.
"Pemerintah harus segera melakukan upaya untuk menaikkan harga TBS dan memberikan jaminan kemudahan serapan hasil panen petani. Jangan sampai petani kita dirugikan," ujarnya.
Menurut Usmandy, kelapa sawit merupakan komoditas utama yang menopang ekonomi masyarakat Kalbar, khususnya di tiga kabupaten yang diwakilinya. Fluktuasi harga sawit, kata dia, secara langsung akan memengaruhi kondisi ekonomi masyarakat di akar rumput.
Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan perusahaan sawit dalam menjaga kepastian harga. Perlindungan terhadap petani harus berjalan beriringan dengan kepastian regulasi bagi para pengusaha.
"Penting untuk memastikan ada perlindungan terhadap petani dan kepastian regulasi bagi para pengusaha agar perekonomian dapat tumbuh seperti yang kita harapkan," tutup Usmandy.