PONTIANAK — Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Kalimantan Barat menunjukkan kinerja positif pada awal 2026. Kepala Kantor Wilayah DJPB Kalimantan Barat, Rahmat Mulyono, mengungkapkan defisit APBN regional tercatat Rp3,95 triliun, menyempit 6,27 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Pendapatan negara di Kalbar terealisasi Rp2,99 triliun atau 17,82 persen dari target. Belanja negara mencapai Rp6,94 triliun atau 25,88 persen dari pagu. “Komposisi ini menunjukkan arah pengelolaan fiskal yang tetap terjaga dan responsif terhadap dinamika ekonomi,” kata Rahmat di Pontianak, Senin (11/5).
Penerimaan perpajakan di Kalbar tumbuh 18,13 persen secara tahunan. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menjadi pendorong utama dengan lonjakan 49,73 persen. Nilai Tukar Petani (NTP) naik 1,08 persen menjadi 172,56 poin, menandakan kesejahteraan petani membaik.
Sektor perdagangan besar dan eceran masih menjadi kontributor terbesar, mencapai 27,65 persen dari total penerimaan pajak. Artinya, distribusi barang dan konsumsi masyarakat tetap stabil.
Penerimaan kepabeanan dan cukai menurun. Hingga Maret 2026, bea keluar terkontraksi 44,06 persen karena belum ada ekspor crude palm oil (CPO) pada periode pembanding. Namun, bea masuk tumbuh 43,46 persen dan cukai naik 21,64 persen, menandakan aktivitas impor dan konsumsi barang kena cukai masih berjalan.
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tumbuh 6,23 persen, ditopang oleh pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) yang naik 12,35 persen.
Belanja pemerintah pusat di Kalbar tumbuh 31,68 persen. Realisasi terbesar ada di belanja pegawai Kementerian Pertahanan sebesar Rp416,27 miliar. Belanja barang dan modal didominasi Kementerian Pekerjaan Umum, masing-masing Rp107,73 miliar dan Rp214,12 miliar, untuk pemeliharaan jalan, prasarana pendidikan, dan jaringan sumber daya air.
Fungsi ekonomi mencatat kenaikan tertinggi, 168,8 persen secara tahunan. Lonjakan ini dipengaruhi aktivitas konsumsi selama Ramadan dan Idulfitri, diperkuat oleh pembayaran THR. Pemerintah pusat menyalurkan Rp275,9 miliar untuk 78.271 penerima, sementara pemda membayarkan Rp433,9 miliar kepada 101.943 ASN daerah.
“Penyaluran THR memberikan tambahan likuiditas yang cukup besar ke masyarakat, memperkuat daya beli rumah tangga,” tutup Rahmat.