BALIKPAPAN — Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) memborong dua penghargaan bergengsi dalam ajang Awarding Pemerintah Daerah Berprestasi Regional Kalimantan Tahun 2026. Provinsi ini dinobatkan sebagai Terbaik I kategori Entrepreneur Government melalui Pembiayaan Kreatif serta Terbaik I dalam Pengendalian Inflasi Daerah se-Kalimantan.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, kepada Gubernur Kalbar Ria Norsan di Platinum Hotel Balikpapan, Selasa malam (5/5/2026). Prestasi ini menjadi pengakuan pusat terhadap efektivitas kebijakan fiskal dan moneter di tingkat daerah.
Gubernur Ria Norsan mengungkapkan bahwa kunci utama penghargaan ini adalah keberhasilan menjaga inflasi Kalbar di angka 1,85 persen pada tahun 2025. Angka ini menempatkan Kalbar dalam zona hijau stabilisasi harga pangan dan daya beli masyarakat.
“Ini bukan hanya prestasi pemerintah, tetapi hasil kerja kolektif seluruh elemen masyarakat Kalimantan Barat. Keberhasilan pengendalian inflasi menjadi pondasi penting untuk menekan angka kemiskinan,” ujar Norsan usai menerima penghargaan.
Meski inflasi sempat menyentuh angka 3,0 hingga 3,3 persen pada awal 2026 akibat faktor musiman seperti Imlek dan Cap Go Meh, Pemprov Kalbar tetap konsisten menjalankan langkah strategis. Beberapa di antaranya meliputi Gerakan Pangan Murah (GPM), operasi pasar, hingga percepatan distribusi beras SPHP melalui kolaborasi dengan Bulog dan Badan Pangan Nasional.
Selain inflasi, Kalbar dinilai unggul dalam transformasi ekonomi digital melalui konsep entrepreneur government. Data menunjukkan penggunaan QRIS di Kalbar melonjak 76 persen, sementara transaksi e-commerce tumbuh 33,82 persen sepanjang tahun lalu.
Norsan menjelaskan, pemerintah daerah kini tidak lagi sekadar menjadi regulator. Pemprov Kalbar mulai berperan sebagai penggerak ekonomi melalui pembiayaan inovatif di luar APBD dengan memperkuat kolaborasi bersama sektor swasta dan perbankan.
“Pertumbuhan ekonomi kita naik dari 5,00 persen pada 2024 menjadi 5,59 persen pada 2025. Kami memproyeksikan angka ini tetap stabil di atas 5 persen pada tahun ini dengan fokus pada penguatan UMKM,” tambahnya.
Di balik prestasi ekonomi makro, Pemprov Kalbar masih menghadapi tantangan di sektor ketenagakerjaan. Tingkat pengangguran tercatat stagnan di angka 4,23 persen pada 2025. Norsan menegaskan akan mengoptimalkan dana CSR perusahaan untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal.
Sementara itu, angka kemiskinan menunjukkan tren positif dengan penurunan dari 6,25 persen menjadi 6,16 persen. Intervensi dilakukan melalui penguatan gizi ibu hamil dan balita serta ketahanan pangan lokal untuk menekan angka stunting secara paralel.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dalam sambutannya mengingatkan bahwa pemerintah pusat terus memantau kinerja daerah melalui instrumen peninjauan APBD. Ia menegaskan pusat tidak segan menolak anggaran daerah jika tidak sejalan dengan program strategis nasional.
“Pemerintah pusat memberikan apresiasi kepada daerah yang menunjukkan kinerja terbaik, terutama dalam pengendalian inflasi yang berdampak langsung pada rakyat,” kata Tito.