PONTIANAK — Ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) dan LPG di Kalimantan Barat dipastikan aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat. Hal itu diungkapkan Sales Area Manager Pertamina Patra Niaga Kalimantan Barat, Widhi Tri Adhi Hidayat, di Pontianak, Jumat.
Menurut Widhi, kondisi stok bersifat dinamis karena pergerakan armada pengangkut setiap hari terus keluar-masuk memasok kebutuhan wilayah. Untuk LPG rumah tangga dan industri, stok disebut mampu memenuhi kebutuhan hingga beberapa hari ke depan. Sementara BBM nonsubsidi seperti Pertamax dan Pertamax Turbo rata-rata tersedia untuk lebih dari 10 hari.
Tambahan Kuota Subsidi untuk Antisipasi Lonjakan Konsumsi
Meski pasokan stabil, Pertamina mencatat adanya peningkatan konsumsi BBM bersubsidi di sejumlah wilayah. Fenomena ini terjadi akibat pergeseran pengguna BBM nonsubsidi ke BBM bersubsidi setelah kenaikan harga beberapa waktu lalu.
Untuk mengantisipasi lonjakan tersebut, Pertamina telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan memperoleh tambahan kuota BBM bersubsidi pada triwulan ketiga 2026. Tambahan ini berlaku untuk Solar dan Pertalite. "Harapannya dengan adanya tambahan kuota ini, kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah Kalimantan Barat, terutama kendaraan, dapat terpenuhi," kata Widhi.
SPBU di Luar Kota Diperpanjang Jam Operasionalnya
Pertamina juga memperpanjang jam operasional sejumlah SPBU di wilayah luar perkotaan hingga mendekati 24 jam. Penyesuaian ini dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi masing-masing daerah untuk memperlancar pelayanan dan distribusi BBM.
Sementara untuk LPG subsidi tiga kilogram, Pertamina terus berkoordinasi dengan pemda untuk mengendalikan harga di tingkat pengecer. Operasi pasar telah dilakukan di sejumlah wilayah yang ditemukan menjual LPG tiga kilogram di atas harga wajar.
Polda Kalbar Tangani 6 Kasus Penyalahgunaan BBM
Kapolda Kalimantan Barat Irjen Pol. Alberd Teddy Benhard Sianipar menegaskan pihaknya memperkuat pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi untuk mencegah penyalahgunaan. "Ini menjadi perhatian kita bersama karena distribusi BBM bersubsidi harus tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan di luar peruntukannya," katanya.
Sepanjang Juli 2026, Polda Kalbar menangani enam kasus terkait penyalahgunaan dan pengangkutan BBM. Tiga kasus telah memasuki tahap penyidikan, sedangkan tiga kasus lainnya masih dalam proses penanganan.
Kapolda menambahkan, sinergi antara Pertamina, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat sangat diperlukan. Tujuannya untuk memastikan kelancaran distribusi energi sekaligus mencegah penyelewengan yang dapat mengganggu ketersediaan BBM dan LPG bagi masyarakat.
