KUBU RAYA — Pemerintah Kabupaten Kubu Raya mengusulkan model pembiayaan bersama atau cost sharing agar program pengendalian inflasi tidak lagi bertumpu sepenuhnya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Usulan ini disampaikan Wakil Bupati Sukiryanto dalam forum HLM TPID Provinsi Kalimantan Barat yang dihadiri para kepala daerah dan pemangku kebijakan ekonomi di Pontianak.
Mengapa APBD Saja Tidak Cukup?
Sukiryanto menjelaskan bahwa sebagai salah satu sentra produksi pangan di Kalimantan Barat, Kubu Raya memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga. Namun, berbagai program strategis seperti Gerakan Pangan Murah (GPM) dan operasi pasar kerap terbentur keterbatasan anggaran perangkat daerah teknis.
"Kami terus berupaya melaksanakan berbagai aksi nyata, tetapi di sisi lain ruang fiskal daerah saat ini cukup terbatas. Padahal keberhasilan pengendalian inflasi sangat bergantung pada implementasi program-program di daerah secara berkelanjutan," ungkapnya dalam forum yang digelar di Kantor Perwakilan BI Kalbar tersebut.
Strategi 4K dan Skema Pembiayaan Baru
Pemkab Kubu Raya selama ini menjalankan strategi 4K — Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif — untuk menekan gejolak harga. Pada aspek ketersediaan, pemerintah daerah memperkuat produksi lewat gerakan menanam serta bantuan benih, bibit, pakan, hingga sarana prasarana pertanian dan peternakan.
Untuk distribusi, pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan, jembatan, serta revitalisasi pasar rakyat terus dilakukan agar barang kebutuhan pokok dan hasil produksi masyarakat bisa mengalir lebih efisien. Sementara itu, koordinasi antarinstansi diperkuat melalui rapat TPID rutin bersama Bank Indonesia, BPS, Bulog, dan OPD terkait.
Namun, Sukiryanto menekankan bahwa semua upaya itu membutuhkan suntikan dana di luar APBD. Ia meminta arahan Gubernur Kalimantan Barat selaku Ketua TPID Provinsi untuk merumuskan skema kolaboratif. "Kami berharap ke depan dapat dibangun strategi kolaborasi yang lebih kuat, baik melalui program bersama, cost sharing, maupun skema pendanaan kolaboratif," pungkasnya.
Apa Dampaknya bagi Warga Kubu Raya?
Jika skema pendanaan kolaboratif ini terwujud, masyarakat Kubu Raya bisa merasakan dampak langsung berupa keberlanjutan operasi pasar dan Gerakan Pangan Murah. Saat ini, pelaksanaan program-program tersebut masih harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah setiap tahunnya.
Dengan adanya dukungan pendanaan dari pemerintah provinsi, BUMN, atau pihak swasta, frekuensi dan jangkauan program stabilisasi harga dapat diperluas hingga ke tingkat desa. Hal ini penting mengingat Kubu Raya merupakan daerah produsen yang rentan terhadap fluktuasi harga pangan jika distribusi terganggu.
