KALIMANTAN BARAT — Badan Pengurus Pusat HIPMI Bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Ketahanan Pangan menargetkan hilirisasi komoditas strategis dan penguatan investasi sebagai agenda utama periode 2026–2029. Agenda itu dijalankan di bawah kepemimpinan Ashari Wahyu Budi Aji yang resmi dilantik pada Jumat (20/11/2026) di Jakarta International Convention Center.
Jakarta — Pelantikan pengurus baru HIPMI menjadi titik awal bagi reorganisasi program di sektor pangan. Ashari menilai pertanian, perkebunan, dan peternakan menyimpan potensi ekonomi besar sekaligus berperan sebagai fondasi kemandirian pangan nasional.
Menurut dia, persoalan sektor pangan tidak berhenti pada upaya menaikkan produksi. Ada sejumlah pekerjaan rumah lain yang menuntut perhatian: penguatan rantai pasok, modernisasi pertanian, akses pembiayaan, kepastian pasar, hingga pengembangan industri pengolahan.
Ashari memaparkan empat agenda yang akan dijalankan kepengurusan barunya. Pertama, penguatan investasi di sektor agribisnis. Kedua, modernisasi pertanian agar produktivitas dan efisiensi usaha tani meningkat.
Ketiga, kemitraan antara petani dan pengusaha yang diharapkan memperpendek rantai distribusi. Keempat, hilirisasi komoditas strategis untuk menaikkan nilai tambah sebelum produk dilepas ke pasar.
“Pengusaha muda harus mengambil peran lebih besar dalam membangun ekosistem agribisnis nasional. Kita tidak cukup hanya berbicara tentang produksi, tetapi juga bagaimana membangun industri pangan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir, meningkatkan nilai tambah komoditas, serta memastikan kesejahteraan petani dan peternak,” kata Ashari dalam keterangan resminya.
Ashari menempatkan kolaborasi sebagai faktor penentu percepatan transformasi agribisnis. Pengusaha, petani, peternak, investor, lembaga keuangan, akademisi, dan pemerintah disebutnya perlu bergerak dalam satu arah yang sama.
Sinergi lintas pihak itu dinilai dapat memperkuat ketahanan pangan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Sektor pertanian dan perkebunan selama ini menjadi sumber penghidupan sebagian besar rumah tangga di wilayah pedesaan, sehingga dampak kebijakan di sektor ini terasa langsung di tingkat lokal.
Dari sisi pembiayaan, akses perbankan dan lembaga keuangan nonbank menjadi pekerjaan rumah tersendiri. Pelaku usaha tani skala kecil kerap terkendala agunan dan riwayat kredit, sementara pengusaha muda membutuhkan modal kerja untuk membangun unit pengolahan.
Hilirisasi komoditas ditempatkan sebagai prioritas karena selama ini banyak produk pertanian Indonesia dijual dalam bentuk mentah. Pengolahan di dalam negeri berpotensi menciptakan lapangan kerja baru dan menahan nilai tambah agar tidak dinikmati negara lain.
Namun, rencana itu menuntut kesiapan infrastruktur, teknologi pengolahan, dan standar mutu yang memenuhi syarat pasar ekspor. Tanpa dukungan tersebut, industri pengolahan skala kecil sulit bersaing dengan produk impor.
Kepengurusan Bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Ketahanan Pangan BPP HIPMI akan menjalankan agenda tersebut sepanjang periode 2026–2029. Keberhasilan program ini akan terlihat dari seberapa besar investasi yang masuk ke sektor agribisnis dan seberapa jauh komoditas Indonesia bergeser dari penjualan bahan mentah ke produk olahan.