Bupati Landak Sebut Pengelolaan Sampah Rugi Rp 3 Miliar Setahun, Dorong Warga Pilah Sampah dari Rumah

Penulis: Tedy Rustandi  •  Minggu, 22 November 2026 | 11:03:01 WIB
Bupati Landak Karolin Margret Natasa membuka sosialisasi Program Kampung Iklim di Hotel Hanura, Ngabang, Sabtu (21/11/2026).

NGABANG — Bupati Landak Karolin Margret Natasa membuka sosialisasi Program Kampung Iklim (Proklim) di Hotel Hanura, Ngabang, Sabtu (21/11/2026). Kegiatan itu hasil kerja sama Anggota DPR RI Komisi XII Dapil Kalimantan Barat 1 Cornelis dengan Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. Hadir para camat, kepala desa, tokoh masyarakat, warga Desa Amboyo Inti, dan Kelompok Tani Go Green Binjai.

Karolin menegaskan Proklim bukan ajang mengejar penghargaan atau kegiatan administratif untuk memperoleh bantuan pemerintah. Menurutnya, program itu instrumen strategis membangun kesadaran kolektif dan aksi nyata masyarakat menghadapi perubahan iklim melalui adaptasi dan mitigasi.

Kerugian Rp 3 Miliar per Tahun Jadi Alasan Utama

Persoalan sampah disebut Karolin sebagai benang merah utama dalam upaya adaptasi maupun mitigasi perubahan iklim. Pemerintah daerah menghadapi tantangan fiskal berat dalam tata kelola persampahan, terutama akibat pengurangan Transfer ke Daerah (TKD).

Pengelolaan sampah di Kabupaten Landak masih bersifat public service obligation dengan pendapatan retribusi hanya berkisar Rp 400 juta per tahun. Sementara biaya operasional pengangkutan dan pengelolaan sampah untuk wilayah Kota Ngabang dan sekitarnya mencapai Rp 3,5 miliar setiap tahunnya.

"Artinya, kami menanggung kerugian sekitar Rp 3 miliar setahun hanya untuk mengurus sampah. Oleh karena itu, kami mohon dukungan Kementerian Lingkungan Hidup dan DPR RI agar arahan kepada daerah tidak hanya sebatas surat, tetapi juga disertai dukungan program nyata dan bantuan peralatan," tutur Karolin.

Sanitary Landfill Baru dan Budidaya Maggot Disiapkan Tahun Depan

Meski keterbatasan anggaran membayangi, Pemkab Landak berkomitmen melakukan terobosan pada tahun depan. Pemkab berencana membangun tempat pemrosesan akhir dengan sistem sanitary landfill baru karena kapasitas kolam lama telah penuh.

Pemkab juga akan memulai program pemilahan sampah dari tingkat rumah tangga serta pengembangan budidaya maggot untuk mengurai sampah organik di Kota Ngabang. Karolin menyebut tahap awal akan menganggarkan sekitar Rp 30 juta hingga Rp 50 juta untuk penampungan dan pelatihan kelompok masyarakat.

"Kami akan mulai dengan kapasitas terbatas dan menganggarkan sekitar Rp 30 juta hingga Rp 50 juta untuk penampungan dan pelatihan kelompok masyarakat. Saya juga sudah meminta Kepala Dinas untuk berkoordinasi dengan offtaker agar sampah plastik dan organik yang dipilah masyarakat memiliki nilai ekonomis dan dapat dijual," kata Karolin.

Peringatan Mikroplastik dan Ajakan Memilah Sejak dari Rumah

Karolin mengingatkan bahaya mikroplastik yang kini menjadi sorotan tenaga kesehatan karena berpotensi memicu berbagai penyakit serius, mulai dari strok hingga kanker. Warga diminta memisahkan sampah organik dan anorganik demi mewujudkan Kabupaten Landak yang tangguh terhadap perubahan iklim.

"Mari kita jadikan Program Kampung Iklim sebagai gerakan bersama membangun ketahanan masyarakat dan mewujudkan Kabupaten Landak yang lebih hijau, sehat, tangguh, dan berkelanjutan," pungkasnya.

Cornelis Minta Porsi Anggaran Lingkungan 80 Persen Pusat, 20 Persen Daerah

Anggota DPR RI Komisi XII Fraksi PDI Perjuangan Cornelis menyatakan kehadirannya merupakan bentuk fungsi pengawasan sekaligus dukungan anggaran bagi program lingkungan. Ia menyoroti krisis iklim global yang mengancam wilayah pesisir, termasuk Kalimantan Barat, serta tingginya timbulan sampah di Indonesia.

Cornelis menilai beban pengelolaan sampah dan lingkungan hidup tidak adil jika sepenuhnya dilimpahkan kepada pemerintah kabupaten/kota yang kapasitas fiskalnya terbatas akibat pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU).

"Persoalan lingkungan dan sampah ini tidak bisa dibebankan sepenuhnya kepada pemerintah daerah karena pendapatan asli daerah mereka terbatas dan DAU juga dipotong. Harusnya ada pembagian porsi yang proporsional, misalnya 80 persen pemerintah pusat dan 20 persen daerah," tegas Cornelis yang juga duduk di Badan Anggaran DPR RI.

Mantan Gubernur Kalimantan Barat dua periode itu menekankan perubahan perilaku menjaga lingkungan harus dimulai dari lingkup terkecil, yakni keluarga, dengan membiasakan anak-anak memilah dan membuang sampah pada tempatnya.

Reporter: Tedy Rustandi
Sumber: suarakalbar.co.id This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top