PONTIANAK — Kuasa hukum delapan WNA Malaysia itu, Eka Nurhayati Ishak, menyebut barang-barang kliennya belum jelas statusnya setelah proses penindakan keimigrasian. Barang yang dimaksud meliputi pakaian, perlengkapan pribadi, kebutuhan perempuan, hingga dompet dan jam tangan.
Eka mengatakan keluhan itu muncul dari keterangan yang diterima pihaknya. Sejumlah barang pribadi diduga masih berada dalam penguasaan pihak tertentu tanpa kejelasan administrasi.
Menurut Eka, pihaknya belum menerima kepastian soal keberadaan barang-barang tersebut. Termasuk soal apakah pengambilan barang disertai berita acara penyitaan atau tanda terima penitipan.
"Barang-barang tersebut meliputi pakaian, perlengkapan pribadi, kebutuhan perempuan, serta barang lainnya yang belum diketahui secara pasti status dan keberadaannya," kata Eka pada Rabu (18/11/2026).
LBH HWCI meminta Imigrasi Pontianak menjelaskan siapa petugas yang menerima, mengambil, menyimpan, maupun menguasai barang-barang itu. Permintaan itu tertuang dalam surat pengaduan resmi tertanggal 17 November 2026.
Eka menegaskan setiap barang pribadi yang diamankan harus punya dasar hukum dan administrasi jelas. Pihak yang menguasai barang juga wajib menjelaskan keberadaan serta kondisinya.
"Barang pribadi seseorang tidak boleh dikuasai, dipindahkan, digunakan, atau ditahan secara sewenang-wenang tanpa dasar hukum dan prosedur yang sah," tuturnya.
LBH juga meminta daftar inventarisasi yang memuat jenis, jumlah, pemilik, serta lokasi penyimpanan barang. Menurut Eka, tidak seluruh barang pribadi berkaitan langsung dengan kepentingan pembuktian tindak pidana.
"Yang kami minta adalah kejelasan. Harus ada penjelasan barang-barang tersebut diamankan oleh siapa, di mana disimpan, serta apa dasar hukumnya. Jika memang tidak ada alasan hukum untuk terus menguasainya, kami meminta agar barang-barang itu dikembalikan kepada pemiliknya," jelasnya.
Persoalan barang pribadi menjadi salah satu keberatan LBH HWCI dalam pendampingan terhadap delapan perempuan WNA Malaysia yang menghadapi proses hukum di Pontianak. Eka menegaskan proses penegakan hukum atas dugaan pelanggaran keimigrasian maupun penipuan daring harus tetap berjalan.
Namun, menurutnya, proses hukum tidak boleh mengabaikan hak pribadi dan perlindungan barang milik orang yang sedang menjalani proses hukum.
Eka juga menceritakan kondisi kliennya di rumah tahanan. Tim LBH mendatangi rutan bersama penyidik Polresta Pontianak dan melihat langsung kondisi para WNA tersebut.
"Selasa kemarin, kami dan team mendatangi rutan didampingi penyidik dari Polresta Pontianak, kami mendengarkan dan melihat sendiri kondisi mereka disana, bahkan hanya untuk sekedar handuk, saja mereka tidak punya, jika ingin mandi, mereka terpaksa menggunakan baju tahanan dan baju yang digunakan secara bergantian untuk mengeringkan badan," tambahnya.
Hampir seluruh WNA tersebut, lanjut Eka, kehilangan barang pribadi seperti dompet, jam tangan, dan pakaian. LBH menuntut transparansi atas keberadaan barang-barang itu.
"Sampai sekarang tidak jelas barang itu dimana, tentunya kami menginginkan transparansi dan kejelasan kemana barang pribadi itu," pungkasnya.