PONTIANAK — Rapat tim penetapan harga TBS Kalimantan Barat menyepakati harga rata-rata minyak sawit mentah (CPO) sebesar Rp14.511,69 per kilogram dan harga inti sawit (kernel) Rp12.894,50 per kilogram. Kedua harga itu belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Faktor indeks K yang disepakati dalam periode ini sebesar 91,27 persen.
Perhitungan harga TBS dibedakan menurut kelompok umur tanaman, dari usia 3 tahun hingga 25 tahun. Selisih antarkelompok umur mencapai ratusan rupiah per kilogram.
Tanaman usia 3 tahun ditetapkan Rp2.584,19 per kilogram, usia 4 tahun Rp2.775,94, usia 5 tahun Rp2.979,32, dan usia 6 tahun Rp3.105,72. Untuk usia 7 tahun Rp3.216,82, usia 8 tahun Rp3.307,17, serta usia 9 tahun Rp3.369,42 per kilogram.
Harga tertinggi berlaku pada tanaman usia 10–20 tahun, yakni Rp3.440,93 per kilogram. Setelah melewati usia itu, harga bergerak turun: usia 21 tahun Rp3.399,87, usia 22 tahun Rp3.369,41, usia 23 tahun Rp3.327,17, usia 24 tahun Rp3.234,61, dan usia 25 tahun Rp3.148,66 per kilogram.
Berita acara rapat mencatat sejumlah perusahaan tidak diikutsertakan dalam perhitungan indeks K maupun komponen harga CPO dan inti sawit. Untuk indeks K, PT PSA, PT APS, PT ANI, PT PIP, dan PT AAG dikecualikan karena indeks K perusahaan tersebut berada 2,5 persen di atas rata-rata indeks K Kalimantan Barat.
Sebaliknya, PT SDK, PT ASP, PT TBSM, PT BTS, PT PAM, PT UAI, PT MAR, PT CUP, PT SNP, dan PT PSPSINTANG tidak diikutsertakan karena indeks K mereka berada 2,5 persen di bawah rata-rata provinsi.
Pada komponen CPO, PT SIA dan PT UAI dikecualikan karena harga CPO perusahaan itu 2,5 persen di atas harga rata-rata Kalbar. Adapun PT HSL dan PT GUM dikecualikan karena harga CPO berada 2,5 persen di bawah rata-rata. Untuk komponen inti sawit, PT KSP, PT SDK, PT BPJ, PT GKG, dan PT KGPS tidak diikutsertakan karena harga IS berada 2,5 persen di atas rata-rata. Sedangkan PT KPI, PT KSA, dan PT MSL dikecualikan karena harga IS 2,5 persen di bawah rata-rata Kalbar.
Rapat juga merekomendasikan pemerintah kabupaten dan kota di Kalimantan Barat menertibkan praktik jual beli TBS di tempat penimbangan tanpa pabrik. Penertiban dinilai perlu menyasar pula aktivitas jual beli TBS melalui badan usaha atau CV.
Langkah tersebut dianggap penting untuk menjaga tata niaga TBS agar berjalan sesuai ketentuan dan memberikan kepastian bagi pekebun. Rekomendasi ini masuk dalam berita acara rapat tim penetapan harga.
Berita acara menegaskan bahwa mulai Periode I Maret 2026, penetapan harga TBS menggunakan rendemen tabel. Dasar hukumnya Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 1376/DISBUNAK/2025 tertanggal 31 Desember 2025.
Dengan skema itu, harga yang diterima pekebun dihitung berdasarkan rendemen yang tercantum dalam tabel, bukan hasil pengukuran per transaksi di lapangan. Penetapan Periode II November 2026 menjadi salah satu periode terakhir sebelum aturan rendemen tabel diberlakukan penuh.