Kemnaker Bantah Isu Pesangon Disetor ke Danantara, Aturan Belum Final

Penulis: Sabar Simanjuntak  •  Senin, 16 November 2026 | 08:36:31 WIB
Kemnaker menegaskan belum ada keputusan pemerintah soal lembaga pengelola Dana Cadangan Pesangon.

KALIMANTAN BARAT — Kementerian Ketenagakerjaan menegaskan belum ada keputusan pemerintah soal lembaga yang akan mengelola Dana Cadangan Pesangon, sehingga informasi yang menyebut BPI Danantara sebagai pengelolanya tidak benar. Kebijakan yang diamanatkan Pasal 253 UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan itu masih menunggu peraturan pelaksana berupa Peraturan Pemerintah.

Kementerian Ketenagakerjaan membantah kabar yang beredar di media sosial soal kewajiban perusahaan menyetorkan dana cadangan pesangon ke Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menegaskan pemerintah belum menunjuk lembaga mana pun sebagai pengelola dana tersebut.

Pernyataan itu merespons informasi yang menyebut pengusaha kini wajib menyetorkan dana cadangan pesangon ke Danantara. Kemnaker memastikan pihaknya tidak pernah menyampaikan hal tersebut dalam forum resmi apa pun.

Apa Isi Pasal 253 UU Ketenagakerjaan

Ketentuan Dana Cadangan Pesangon diamanatkan dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Namun, pelaksanaannya masih memerlukan Peraturan Pemerintah sebagai aturan turunan.

Sejumlah aspek teknis belum ditetapkan secara final, mulai dari mekanisme pengelolaan, tata kelola, sumber pendanaan, bentuk organisasi pengelola, hingga mekanisme pertanggungjawabannya. "Sampai sekarang belum ada keputusan pemerintah mengenai lembaga yang akan mengelola Dana Cadangan Pesangon," ujar Indah dalam keterangan tertulis, Minggu (15/11/2026).

Karena itu, penyebutan Danantara maupun Kemnaker sebagai pengelola dana dinilai belum memiliki dasar penetapan resmi. Kemnaker menegaskan informasi semacam itu tidak bisa dijadikan acuan.

Konsultasi Publik Jadi Langkah Awal

Penyusunan aturan pelaksana akan diawali dengan penjaringan aspirasi atau konsultasi publik yang melibatkan pemangku kepentingan ketenagakerjaan. Kalangan pengusaha, pekerja atau buruh, dan pihak terkait lain akan dimintai masukan sebelum rumusan final diambil.

"Pengaturan mengenai Dana Cadangan Pesangon perlu dibahas secara komprehensif bersama para pemangku kepentingan," kata Indah. Menurutnya, aturan harus mempertimbangkan kepentingan pekerja sekaligus keberlangsungan dunia usaha.

Kemnaker menjanjikan setiap perkembangan kebijakan disampaikan secara resmi setelah melalui tahapan pembahasan, perumusan, dan penetapan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Imbauan ke Pengusaha dan Pekerja

Indah mengimbau pengusaha dan pekerja tidak mudah mempercayai maupun menyebarluaskan informasi yang belum terkonfirmasi kebenarannya. Masyarakat diminta mengacu pada penjelasan resmi pemerintah dalam mengikuti perkembangan kebijakan Dana Cadangan Pesangon.

"Kemnaker berkomitmen memastikan setiap kebijakan ketenagakerjaan disusun secara transparan dan akuntabel, dengan tetap memperhatikan pelindungan hak-hak pekerja/buruh serta keberlangsungan dunia usaha," pungkasnya.

Bagi dunia usaha, ketidakpastian soal siapa yang akan mengelola dana cadangan pesangon berarti beban iuran baru belum bisa dihitung dalam struktur biaya. Sementara bagi pekerja, kejelasan aturan menentukan seberapa aman hak pesangon mereka ketika hubungan kerja berakhir.

Reporter: Sabar Simanjuntak
Sumber: finance.detik.com This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top