PONTIANAK — Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menegaskan kontribusi wajib pajak menjadi penopang utama kemampuan fiskal daerah. Pajak yang dibayarkan warga, menurutnya, terus dipakai membiayai pembangunan kota dan pelayanan masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan Edi saat membuka rangkaian Anugerah Pajak Award 2026 yang digelar bersamaan dengan rapat TP2DD. Acara berlangsung di Ballroom Hotel Golden Tulip Pontianak, Jumat (13/11/2026) malam.
"Atas nama Pemerintah Kota Pontianak, saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para wajib pajak yang selama ini telah berkontribusi. Pajak yang dibayarkan terus kita manfaatkan untuk mendukung pembangunan Kota Pontianak," ujar Edi.
Edi mengakui target penerimaan daerah tahun ini tidak mudah dicapai. Masih ada wajib pajak yang belum sepenuhnya memahami maupun memenuhi kewajibannya.
Beberapa sektor penerimaan disebutnya masih perlu perhatian ekstra: Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), serta pajak dan retribusi parkir.
"Tantangan kita dalam mencapai target penerimaan daerah ini tidak mudah. Masih ada wajib pajak yang belum sepenuhnya memenuhi kewajibannya. Karena itu, perlu terus dilakukan sosialisasi dan pendekatan yang lebih baik," jelas Edi.
Pemkot Pontianak menggandeng Bank Kalbar untuk memperkuat sistem pembayaran dan pengawasan transaksi pajak. Sejumlah perangkat sudah dipasang, mulai dari tapping box, sistem pembayaran elektronik, hingga perekam data transaksi usaha.
Pemanfaatan teknologi itu diharapkan membuat pengelolaan pajak lebih transparan dan memudahkan warga membayar kewajiban.
"Kita ingin sistem pembayaran pajak semakin mudah diakses dan transparan. Dengan digitalisasi, transaksi bisa tercatat dengan baik dan pengelolaan penerimaan daerah menjadi lebih akuntabel," kata Edi.
Upaya digitalisasi itu berbuah pengakuan. Pada 2026, Pemkot Pontianak menerima penghargaan TP2DD Terbaik se-Kalimantan serta Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Terbaik Wilayah Kalimantan.
"Alhamdulillah, tahun ini kita mendapat penghargaan TP2DD dan TPAKD terbaik se-Kalimantan. Ini menunjukkan upaya yang kita lakukan sudah berada di jalur yang tepat. Tetapi inovasi, sosialisasi, dan kolaborasi harus terus ditingkatkan," ungkap Edi.
Sekretaris Daerah Kota Pontianak sekaligus Ketua TP2DD Amirullah menjelaskan penerima penghargaan ditetapkan lewat evaluasi sejumlah kriteria. Penilaian mencakup kepatuhan dan ketepatan waktu pembayaran, kesesuaian serta kejujuran pelaporan objek pajak, hingga besarnya kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan kategori.
Aspek lain yang dinilai adalah keaktifan wajib pajak memanfaatkan kanal pembayaran non-tunai. Dukungan terhadap program optimalisasi penerimaan daerah, termasuk penggunaan sistem Online Tax Monitoring (OTM) untuk pencatatan transaksi usaha, turut diperhitungkan.
"Pajak Award ini bukan hanya rutinitas pemberian piagam. Ini merupakan bentuk apresiasi tertinggi pemerintah daerah kepada masyarakat dan pelaku usaha yang memiliki komitmen dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat waktu dan tepat jumlah," kata Amirullah.
Selain Anugerah Pajak Award, Pemkot Pontianak menggelar program Gebyar Pajak. Program ini menyasar warga yang melunasi PBB Tahun 2026 sebelum jatuh tempo.
Wajib pajak yang memenuhi ketentuan berkesempatan mengikuti pengundian hadiah. Amirullah menilai pemberian insentif menjadi salah satu cara meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat.
Dengan begitu, optimalisasi pajak tidak hanya ditempuh lewat pengawasan, tetapi juga melalui kemudahan dan penghargaan bagi warga yang tertib.
Dari sisi pengelolaan belanja, Pemkot Pontianak terus mendorong penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD). Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) disebut melakukan evaluasi dan penguatan pemanfaatan kartu tersebut.
Langkah ini melengkapi upaya pemkot menutup celah kebocoran penerimaan sekaligus mempercepat transaksi belanja daerah secara tercatat.