PONTIANAK — Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menetapkan sasaran dua hingga tiga inovasi setiap tahun bagi masing-masing perangkat daerah, terutama pada bidang pelayanan dasar. Para pimpinan perangkat daerah diminta bertanggung jawab atas pengembangannya melalui kerja sama lintas sektor.
Penegasan disampaikan saat pembukaan GELORA (Gelar Orientasi dan Apresiasi) Inovasi Kalimantan Barat Tahun 2026 di Aula Garuda Kantor Gubernur Kalimantan Barat. Bupati dan wali kota diminta menjadikan pengembangan inovasi sebagai prioritas bersama.
“Setiap perangkat daerah ditargetkan menghasilkan dua hingga tiga inovasi setiap tahun, terutama pada bidang pelayanan dasar. Inovasi tersebut harus mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, mendorong PAD dan pertumbuhan ekonomi, serta berkontribusi dalam menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran,” ujar Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan.
Bagi Norsan, jumlah inovasi bukan satu-satunya ukuran keberhasilan pemerintah daerah. Hasil pengembangannya harus terlihat dalam manfaat yang diterima masyarakat, bukan berhenti pada kelengkapan administrasi atau pencapaian penghargaan.
“Inovasi tidak boleh berhenti pada pemenuhan administrasi atau sekadar mengejar penghargaan. Inovasi harus menjadi bagian dari budaya kerja pemerintahan dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan.
Arah penguatan tata kelola pemerintahan telah dicantumkan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025–2029. Misi keempat menekankan pemerintahan yang demokratis, kompeten, serta berlandaskan prinsip tata kelola dan pemerintahan yang baik.
Pemprov Kalbar juga mendorong penyusunan Rencana Induk Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah (RIPJ-PID). Dukungan lainnya mencakup fasilitasi perlindungan kekayaan intelektual dan pemberian apresiasi kepada inovator.
Indeks Inovasi Daerah Kalimantan Barat masih berada pada predikat Inovatif. Norsan mengingatkan perlunya peningkatan agar provinsi dapat mencapai predikat Sangat Inovatif.
Penilaian indeks mencakup dua aspek utama. Satuan Pemerintah Daerah (SPD) mengukur kapasitas dan kinerja pemerintah daerah, sedangkan Satuan Inovasi Daerah (SID) menilai kualitas inovasi yang dihasilkan.
Kalbar terpilih mewakili regional Kalimantan untuk mengikuti Presentasi Kepala Daerah pada ajang Innovative Government Award (IGA) Tahun 2026. Menurut Norsan, capaian bersama tersebut perlu diikuti peningkatan kualitas inovasi dan tata kelola.
Dalam tata kelola, Pemprov Kalbar telah menetapkan APBD tepat waktu dan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Nilai akuntabilitas kinerjanya mencapai 72,16 dengan predikat BB.
Data yang dipaparkan menunjukkan pendapatan per kapita Kalbar meningkat menjadi Rp56,98 juta pada 2025. Pertumbuhan ekonomi pada Triwulan III Tahun 2026 mencapai 5,24 persen, sementara tingkat pengangguran terbuka pada Agustus 2026 sebesar 4,87 persen.
Angka kemiskinan pada Maret 2026 turun menjadi 5,78 persen. Adapun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Barat tahun 2026 mencapai 72,95.
Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) meningkat 10,70 persen, dari Rp15,42 triliun pada 2024 menjadi Rp17,07 triliun pada 2025. Jumlah proyek investasi bertambah dari 13.637 menjadi 21.545 proyek.
Untuk mendukung peningkatan predikat kabupaten/kota, Pemprov Kalbar melalui BAPPERIDA siap memberikan pendampingan dan fasilitasi. Penguatan kapasitas daerah akan melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media massa melalui kolaborasi Pentahelix.
Forum GELORA turut dihadiri Plt. Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri R. Gani Muhammad serta Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat Hendra. Hadir pula sekretaris daerah kabupaten/kota, kepala perangkat daerah, dan para inovator.
Norsan meminta komitmen kepala daerah dan seluruh pemangku kepentingan untuk mengejar target 2027. Pendampingan provinsi diarahkan untuk memperkuat kapasitas inovasi kabupaten/kota, dengan pelayanan publik dan manfaat bagi warga sebagai sasaran pengembangannya.