PONTIANAK — Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan memaparkan capaian tersebut di hadapan forum uji publik yang digelar Rabu (11/11/2026). Pemprov Kalbar mencatat 70 permohonan informasi masuk sepanjang Januari hingga Oktober 2026, dan seluruhnya terpenuhi sesuai ketentuan berlaku.
Pemenuhan 100 persen permohonan itu menjadi salah satu indikator yang mengangkat skor IKIP Kalbar ke peringkat ketiga nasional. Nilai predikat Badan Publik Informatif sebesar 95,58 sekaligus menempatkan Kalbar sebagai yang tertinggi di seluruh wilayah Kalimantan.
Kualitas layanan informasi publik Kalbar juga tercermin dari sejumlah indikator lain. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tercatat 91,51 atau Kategori Mutu A/Sangat Baik, sementara Nilai Transparansi Pelayanan berada di 91,15.
Indeks Pengelolaan Informasi Publik Kalbar mencapai 84,28 dengan kategori Baik. Angka-angka itu memperkuat posisi pemprov dalam penilaian keterbukaan informasi tahun ini.
Digitalisasi menjadi tulang punggung layanan informasi Pemprov Kalbar. Sebanyak 237 aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta 58 website perangkat daerah telah didata dan diintegrasikan.
Beberapa platform digital yang menjadi keunggulan pemprov antara lain:
Ke depan, Pemprov Kalbar berencana memperluas jangkauan layanan PPID sampai ke tingkat desa. Langkah itu dibarengi peningkatan literasi keterbukaan informasi dan dorongan partisipasi aktif masyarakat.
Perluasan layanan hingga desa menargetkan warga di pelosok bisa mengakses informasi publik tanpa harus datang ke kantor pemprov. Pemprov Kalbar juga menekankan komitmen komunikasi dua arah dalam pengelolaan informasi.