PONTIANAK — Rapat Kerja Gubernur Kalimantan Barat 2026 mempertemukan seluruh kepala daerah dan camat di provinsi itu untuk menyamakan arah pembangunan. Dalam forum tersebut, Norsan menempatkan camat sebagai perpanjangan tangan pemerintah yang menghubungkan kebijakan dengan kebutuhan masyarakat.
Menurut Norsan, fungsi camat mencakup koordinasi, pembinaan, pengawasan, hingga penanganan persoalan warga secara langsung. Ia menilai camat perlu memetakan potensi wilayah masing-masing agar program pembangunan menjangkau masyarakat hingga ke pelosok.
Norsan merinci peran kecamatan dalam empat wilayah kerja utama:
Ia menegaskan camat harus turun langsung menangani berbagai persoalan di wilayah kerja masing-masing, bukan hanya mengurus administrasi.
Bupati Mempawah Erlina hadir mendampingi seluruh camat se-Kabupaten Mempawah dalam raker tersebut. Ia meminta jajarannya meningkatkan profesionalisme dan responsivitas dalam melayani publik.
"Camat merupakan ujung tombak pelayanan. Mereka harus peka memahami kebutuhan warga, merespons setiap masalah dengan cepat, dan memastikan seluruh program pembangunan berjalan tepat sasaran," ujar Erlina.
Erlina berharap raker ini memperkuat sinergi dan kesamaan persepsi antar-aparatur pemerintahan. Dengan begitu, penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Mempawah dinilai bisa lebih optimal dan dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat.
Kalimantan Barat memiliki wilayah administratif yang luas dengan banyak kecamatan berjarak jauh dari ibu kota kabupaten. Kondisi itu membuat posisi camat menentukan apakah program pemerintah daerah sampai ke warga atau berhenti di tingkat kabupaten.
Raker yang dihadiri bupati, wali kota, dan camat se-Kalbar ini menjadi forum pertama gubernur menyampaikan arahan langsung ke seluruh tingkatan pemerintahan di bawahnya. Norsan menegaskan camat adalah perpanjangan tangan pemerintah yang menghubungkan kebijakan dengan kebutuhan masyarakat.
Bagi warga, arah kebijakan ini berdampak pada kecepatan penanganan persoalan di tingkat kecamatan, mulai dari infrastruktur desa hingga pelayanan administrasi. Sinergi antara gubernur, bupati/wali kota, dan camat menjadi kunci agar program pembangunan tidak tumpang tindih di lapangan.