KALIMANTAN BARAT — Kenaikan harga Pertamax ini sebenarnya sudah bisa ditebak. Selama tiga bulan terakhir, sejak konflik Timur Tengah memanas, pemerintah memilih menahan harga BBM non-subsidi meskipun harga minyak mentah dunia sudah terbang di atas US$100 per barel — jauh dari asumsi APBN 2026 yang hanya US$70 per barel. Pemerintah bahkan secara terang-terangan meminta Pertamina menanggung sementara selisih antara harga jual saat ini dengan harga keekonomian.
Namun, kemampuan Pertamina ternyata terbatas. Informasi yang dihimpun dari internal perusahaan, para pejabat tinggi Pertamina sejak dua bulan lalu sudah mengakui keuangan perusahaan langsung terdampak. Mereka hanya mampu menopang kebijakan tersebut selama beberapa pekan sejak perang pecah. Direktur Eksekutif Reforminer Institute, Komaidi Notonegoro, bahkan menyebut hitungan kas perusahaan hanya akan bertahan hingga akhir Juni. "Sudah nggak ada cash flow lagi," ujarnya pada April lalu.
Disparitas Harga Melebar, Migrasi ke Pertalite Mengancam
Kenaikan ini membawa konsekuensi baru. Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, menilai langkah ini memang mengurangi beban APBN untuk kompensasi BBM. Namun, efek sampingnya justru berbahaya: selisih harga antara Pertamax dan Pertalite kini menganga hingga sekitar Rp3.950 per liter.
"Perbedaan harga sebesar itu berpotensi memicu konsumen Pertamax berbondong migrasi ke Pertalite. Dampaknya, beban APBN untuk subsidi BBM bukannya turun, malah semakin membengkak," jelas Fahmy, Rabu (10/6). Jika migrasi besar-besaran terjadi, tujuan awal pemerintah untuk menghemat anggaran justru gagal total.
Fahmy memperingatkan, tanpa penambahan kuota Pertalite, kelangkaan di SPBU bisa terjadi. Antrean panjang dan kelangkaan BBM subsidi berpotensi memicu masalah sosial yang mengganggu stabilitas negara. "Itu bisa memicu masalah sosial, yang mengganggu stabilitas negara," ujarnya tegas.
Janji Manis Pemerintah dan Ironi di Lapangan
Keputusan ini menjadi ironi tersendiri. Pada akhir Maret lalu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi merilis pernyataan resmi yang menjamin harga BBM tidak akan naik. "Pertamina menyatakan bahwa Pertamina belum akan melakukan penyesuaian harga baik untuk BBM subsidi maupun BBM non subsidi," kata Prasetyo saat itu. Pemerintah juga berjanji akan memberikan kompensasi kepada Pertamina jika tidak menaikkan harga.
Nyatanya, janji itu kandas. Narasi pemerintah yang selama ini mendorong masyarakat kelas menengah untuk membeli BBM non-subsidi dengan kualitas lebih baik kini dianggap angin lalu. Di tengah harga kebutuhan pokok yang melonjak, masyarakat pasti akan memilih bahan bakar yang lebih murah, meski kualitasnya di bawah.
Pertanyaan besar pun mengemuka: mengapa pemerintah tidak menggunakan instrumen lain untuk merespons, misalnya mengevaluasi program prioritas seperti Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang mendapat alokasi dana Rp268 triliun dari APBN? Alih-alih, beban kembali dipikul masyarakat kelas menengah yang selama ini menjadi tulang punggung konsumsi Pertamax.
