SINGKAWANG — Evaluasi menyasar cara guru mendampingi siswa dengan latar belakang berbeda, termasuk anak penyandang disabilitas dan murid yang kurang aktif. Komnas HAM menilai penerapan program bagi guru di Singkawang sejauh ini berjalan relatif cukup baik.
Ketua Tim Kerja Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM RI, Hari Reswanto, menegaskan pembinaan di sekolah tidak boleh dilakukan dengan kekerasan atau merendahkan martabat siswa.
"Setiap orang berhak bebas dari diskriminasi dan menerima pendidikan apa pun latar belakangnya. Pembinaan di sekolah harus dilakukan tanpa kekerasan, tanpa menghakimi (menjudge), merundung (membully), ataupun merendahkan martabat manusia," ujar Hari.
Hari mengingatkan para pendidik agar tidak hanya fokus pada siswa berprestasi. Anak penyandang disabilitas dan siswa yang kurang aktif, menurutnya, perlu mendapat perhatian yang sama.
Perlindungan dan pemenuhan HAM di sekolah dinilainya harus bersifat integratif. Ekosistem yang dimaksud tidak berhenti pada murid dan guru, tetapi mencakup petugas keamanan hingga penjaga kantin.
Dalam FGD itu, guru Bimbingan Konseling dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan membagikan pengalaman mereka mendampingi siswa dari beragam latar belakang. Masukan tersebut menjadi bahan penilaian program yang sudah berjalan sekitar enam bulan.
Sekretaris Komnas HAM Perwakilan Kalimantan Barat, Nelly Yusnita, menyebut kerja sama pelatihan serupa tidak hanya di Singkawang. Kota Pontianak dan Kabupaten Ketapang menjalankan program yang sama.
Target akhirnya adalah sekolah yang nyaman dan menyenangkan, dengan nilai-nilai HAM diterapkan secara berkelanjutan. Evaluasi di tiap daerah menjadi dasar untuk menilai apakah pelatihan perlu diperluas atau diperbaiki.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang, Asmadi, menyampaikan apresiasi atas pendampingan Komnas HAM RI. Ia menegaskan keberhasilan pendidikan tidak hanya diukur dari nilai akademik.
Ukuran lain yang ia soroti adalah sejauh mana sekolah mampu menjadi ruang aman bagi anak untuk berekspresi tanpa takut dihakimi.
"Kota Singkawang memiliki keberagaman suku, agama, dan latar belakang masyarakat yang tinggi. Melalui semangat Sekolah Ramah HAM, anak-anak belajar menghormati perbedaan, memahami bahwa kondisi ekonomi tidak menentukan nilai seorang manusia, dan memastikan setiap anak memiliki kesempatan setara untuk berkembang," pungkas Asmadi.
Singkawang dikenal sebagai salah satu kota dengan penduduk lintas etnis dan agama yang cukup berimbang di Kalimantan Barat. Kondisi itu membuat sekolah menjadi titik temu pertama bagi anak-anak dari keluarga berbeda latar belakang ekonomi dan budaya.
Hasil FGD akan menjadi bahan Komnas HAM RI untuk menilai kelanjutan program SRHAM di Kalimantan Barat. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang belum memerinci jadwal tindak lanjut setelah evaluasi ini.