Realisasi Transfer ke Daerah (TKD) di Provinsi Kalimantan Barat mencapai Rp12,33 triliun atau 73,73 persen dari total pagu Rp16,73 triliun per 31 Agustus 2026. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalimantan Barat Rahmat Mulyono menyatakan penyaluran dana pusat itu memberi kepastian pembiayaan layanan publik hingga tingkat desa. Dana Desa tercatat sebagai komponen dengan capaian tertinggi, yakni 79,27 persen.
PONTIANAK — Kepala Kanwil DJPb Kalimantan Barat Rahmat Mulyono merinci capaian tersebut berasal dari sejumlah komponen dengan laju penyerapan yang tidak seragam. Data OMSPAN TKD per 31 Agustus 2026 menunjukkan Dana Alokasi Umum (DAU) menjadi penyumbang terbesar dengan realisasi Rp8,37 triliun dari pagu Rp11,33 triliun atau 73,89 persen.
Dana Bagi Hasil (DBH) terealisasi Rp480,80 miliar dari pagu Rp716,96 miliar atau 67,06 persen. Adapun Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik baru terserap Rp50,93 miliar dari pagu Rp179,88 miliar, setara 28,31 persen.
Dana Desa Jadi Komponen dengan Serapan Tertinggi
Dari pagu Rp654,66 miliar, Dana Desa telah terealisasi Rp518,98 miliar atau 79,27 persen. Angka itu menempatkan Dana Desa sebagai komponen TKD dengan capaian persentase paling tinggi di Kalimantan Barat.
Rahmat menyebut penyaluran tahap I telah diberikan kepada 2.044 desa. Sementara tahap II sudah tersalurkan ke 1.210 desa.
"Dana Desa menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga keberlanjutan pembangunan di tingkat perdesaan," ujarnya di Pontianak.
DAK Fisik Tahap II Baru Menyentuh Tiga Kabupaten
Penyaluran DAK Fisik tahap I telah tuntas kepada seluruh pemerintah daerah yang memperoleh alokasi. Untuk tahap II, penyaluran baru dilakukan di Kabupaten Kubu Raya, Sanggau, dan Mempawah.
"Untuk mendukung pembangunan infrastruktur daerah, penyaluran DAK Fisik tahap I telah tuntas kepada seluruh pemerintah daerah yang memperoleh alokasi," kata Rahmat.
Serapan DAK Fisik yang baru 28,31 persen menjadi yang terendah di antara komponen TKD lain. Angka itu jauh di bawah DAU, DBH, maupun Dana Desa yang sudah menembus dua pertiga pagu.
Bantuan Operasional Sekolah Tersalur Rp1,27 Triliun
Dukungan TKD juga mengalir ke sektor pendidikan. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) telah tersalurkan Rp1,27 triliun.
Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD mencapai Rp61,88 miliar, sedangkan BOP Kesetaraan sebesar Rp26,71 miliar. Untuk layanan kesehatan, Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas terealisasi Rp111,91 miliar dari pagu Rp205,89 miliar atau 54,35 persen.
DJPb Sebut TKD Bukan Sekadar Transfer Fiskal
Rahmat menegaskan capaian TKD berfungsi lebih dari sekadar transfer fiskal dari pusat ke daerah. Menurutnya, dana itu menjadi instrumen untuk memastikan layanan dasar tetap berjalan.
"Capaian tersebut menunjukkan TKD tidak hanya berfungsi sebagai transfer fiskal, tetapi juga menjadi instrumen untuk memastikan keberlanjutan layanan dasar, pembangunan infrastruktur, serta pemberdayaan masyarakat di Kalimantan Barat," kata dia.
Dengan sisa waktu empat bulan sebelum tutup tahun anggaran, pemerintah daerah di Kalimantan Barat masih memiliki ruang mengejar penyerapan komponen yang tertinggal, terutama DAK Fisik dan BOK Puskesmas.
