KALIMANTAN BARAT — Pemerintah meresmikan SPBU khusus petani pertama di Indonesia di Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, Papua Selatan, sebagai tindak lanjut kunjungan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman pada 4 Juli 2026. Fasilitas ini dibangun agar petani lebih mudah mengakses BBM bersubsidi untuk mengoperasikan traktor dan alat mesin pertanian. Peresmiannya berbarengan dengan penyaluran bantuan sektor pertanian senilai Rp1,33 triliun untuk Provinsi Papua Selatan.
Bantuan Rp1,33 triliun diserahkan langsung Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat menghadiri Gerakan Tanam Optimalisasi Lahan (Oplah) dan Cetak Sawah Rakyat (CSR) di Merauke. Dana itu menyasar pembangunan lahan dan irigasi, pengadaan alsintan, benih, pupuk, pestisida, hingga pengembangan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.
"Total bantuan untuk Papua Selatan tahun 2026 mencapai Rp1,33 triliun. Semua bantuan ini untuk masyarakat, untuk meningkatkan produksi sekaligus kesejahteraan petani," kata Mentan Amran.
Papua Selatan diproyeksikan sebagai lumbung pangan Indonesia Timur. Karena itu, modernisasi pertanian di wilayah ini menjadi salah satu prioritas Kementerian Pertanian sepanjang 2026.
Peresmian SPBU Khusus Petani berlangsung di SPBU PT Bunda Yeni Sulistyawati, Distrik Tanah Miring. Fasilitas ini disebut sebagai yang pertama di Indonesia dan menjadi tindak lanjut kunjungan Mentan ke Merauke pada 4 Juli 2026.
Hadir dalam acara itu Bupati Merauke Yoseph Bladib Gebze, Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian Eko Nugroho Dharmo Putro, Direktur Polbangtan Manokwari, Kepala BBRMP Papua dan Papua Selatan, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Papua Selatan, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Merauke, Dandim, manajemen Pertamina Patra Niaga Perwakilan Maluku dan Papua, pemilik SPBU, perwakilan Gapoktan, Manajer Brigade Pangan, serta sejumlah penyuluh pertanian.
Bupati Merauke menegaskan kehadiran SPBU ini menjawab kebutuhan petani di lapangan. "SPBU ini merupakan bentuk kehadiran pemerintah untuk melayani petani dan menjawab kebutuhan petani, khususnya dalam memperoleh BBM untuk mendukung kegiatan pertanian," ujarnya.
Yoseph mengingatkan agar pemanfaatan BBM bersubsidi tetap sesuai ketentuan. Pengawasan perlu diperkuat supaya tidak ada penyelewengan dan subsidi benar-benar diterima petani yang berhak.
Perwakilan Pertamina Patra Niaga menyatakan pendirian SPBU ini bagian dari penguatan jaringan penyaluran BBM bersubsidi, terutama di wilayah sentra dan lumbung pangan nasional. Akses yang lebih mudah diharapkan memperlancar pengoperasian traktor dan alat mesin pertanian, mulai dari pengolahan lahan hingga penanaman.
Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Idha Widi Arsanti menekankan pelaksanaan Oplah dan CSR di Merauke perlu dikawal terpadu. Penyuluh pertanian berperan mendampingi petani, menerapkan teknologi dan mekanisasi, serta memastikan bantuan dan sarana produksi dimanfaatkan optimal.
Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian Eko Nugroho Dharmo Putro berharap kemudahan akses BBM bersubsidi mendongkrak produksi dan produktivitas tanaman pangan. "Dengan adanya BBM bersubsidi yang dilayani melalui SPBU Khusus Petani ini, kita berharap produksi dan produktivitas tanaman pangan semakin meningkat. Ini merupakan salah satu bentuk nyata kehadiran pemerintah untuk mendukung petani," ungkap Eko.
Selain BBM bersubsidi, pemerintah menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen. Bantuan benih dan bibit juga disalurkan, termasuk untuk komoditas karet dan kelapa.
"Semua dukungan ini harus dimanfaatkan secara optimal oleh petani untuk meningkatkan produktivitas dan memperkuat produksi pangan di Merauke sebagai salah satu kawasan penting dalam mendukung ketahanan pangan nasional," tambah Eko.
Dengan beroperasinya SPBU Khusus Petani, akses petani terhadap BBM bersubsidi diharapkan lebih mudah dan tepat sasaran. Langkah ini melengkapi rangkaian intervensi pemerintah di Merauke, dari penyediaan sarana produksi hingga mekanisasi, demi memperkuat posisi Papua Selatan sebagai penopang pangan Indonesia Timur.