KALIMANTAN BARAT — Rapor keuangan BUMN Karya sepanjang 2025 benar-benar merah. Berdasarkan laporan tahunan yang dirilis ke Bursa Efek Indonesia, total kerugian empat raksasa konstruksi pelat merah mencapai sekitar Rp 25,1 triliun. Angka ini menggambarkan betapa beratnya tekanan yang dihadapi sektor konstruksi negara di tengah pergeseran prioritas belanja pemerintah.
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. menjadi kontributor kerugian terbesar dengan catatan minus Rp 9,70 triliun. Angka ini melonjak sekitar 328 persen dibanding tahun sebelumnya. Penurunan pendapatan neto dan beban bunga yang masih tinggi dari proyek strategis nasional, termasuk investasi di Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh), menjadi biang keladi utama.
PT PP (Persero) Tbk. membukukan rugi Rp 6,08 triliun. Penyebab utamanya adalah kerugian penurunan nilai aset (impairment) yang melonjak hingga lebih dari Rp 7 triliun, mayoritas berasal dari anak usahanya di sektor properti.
Sementara itu, PT Adhi Karya (Persero) Tbk. mencatat kenaikan rugi lebih dari 6.000 persen menjadi Rp 5,40 triliun. Perseroan melakukan pencadangan konservatif dan penyesuaian nilai wajar aset properti. Adapun PT Waskita Karya (Persero) Tbk. merugi Rp 3,92 triliun seiring pendapatan usaha yang melesu akibat selektivitas dalam mengambil proyek baru.
Guru Besar FEB UI, Prof. Telisa Aulia Falianty, menilai posisi BUMN Karya saat ini bagai buah simalakama. Penugasan infrastruktur fisik yang berat dari pemerintahan sebelumnya memicu kerugian, sementara era pemerintahan baru justru mengurangi porsi pembangunan fisik sehingga omzet mereka ikut turun.
"Jadi enggak bisa menutup kerugian dan kesulitan likuiditas sebelumnya," ujar Telisa, Selasa (18/8/2026).
Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas, Nafan Aji Gusta, menambahkan bahwa masalah BUMN Karya bukan sekadar terlalu nyaman mengandalkan pemerintah. Ketergantungan itu membuat struktur bisnis mereka kurang adaptif terhadap perubahan siklus belanja negara. Selama satu dekade, ekspansi BUMN Karya sangat ditopang pembangunan infrastruktur pemerintah. Ketika terjadi refocusing anggaran, pipeline proyek ikut menyusut.
"Jadi ketika proyek pemerintah melambat, tekanan terhadap neraca dan profitabilitas menjadi berlipat," kata Nafan.
Managing Partner BUMN Research Group di LM FEB UI, Dr. Toto Pranoto, membeberkan dua akar kegagalan. Pertama, bisnis komersial yang tidak berjalan sukses, contohnya Waskita yang ekspansif membangun jalan tol sebagai investor namun kesulitan melakukan recycling asset. Kedua, di era Pemerintahan Jokowi jilid kedua, pendanaan pemerintah untuk proyek infrastruktur sering terlambat sehingga utang BUMN Karya semakin menumpuk dan berujung gagal bayar.
Kondisi ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi Danantara. Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara, Dony Oskaria, mengungkapkan rasa frustrasinya terhadap kompleksitas masalah di sektor ini.
"Selesai satu masalah, muncul masalah lain. Masuk ke sektor properti (BUMN), kondisinya memang sangat berat," ujarnya dalam sebuah forum ekonomi baru-baru ini.
Danantara dan BP BUMN menyiapkan sejumlah langkah penyehatan. Pertama, restrukturisasi utang komprehensif dengan menegosiasikan kembali kewajiban kepada perbankan Himbara dan pemegang obligasi. Kedua, sinergi dan merger antar-BUMN Karya untuk menciptakan skala ekonomi yang lebih efisien sekaligus menghilangkan persaingan yang tidak sehat.
Langkah ini menjadi penentu apakah BUMN Karya bisa bangkit dari keterpurukan atau justru semakin terpuruk di tengah ketatnya likuiditas dan pergeseran prioritas pembangunan nasional.