KALIMANTAN BARAT — Ketua DPRD Batu Bara Safi'i, S.H. memimpin langsung jalannya paripurna yang dihadiri Wakil Ketua Nurhaji dan Rodial, Wakil Bupati Syafrizal, S.E., Plt Sekretaris DPRD Hardiman Sihombing, M.SP., seluruh anggota dewan, perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta unsur Forkopimda. Kehadiran pejabat eksekutif di forum ini menjadi sinyal bahwa aspirasi yang diserap dari lapangan akan langsung ditindaklanjuti oleh pemerintah kabupaten.
Dalam sidang tersebut, tujuh anggota dewan yang mewakili masing-masing dapil secara bergantian membacakan laporan hasil reses. Fokus utama penjaringan aspirasi periode ini adalah untuk bahan penyusunan Perubahan APBD (P-APBD) 2026 dan RAPBD 2027.
Meski tidak dirinci per item, kesimpulan umum dari seluruh laporan dapil menyoroti persoalan infrastruktur di tingkat kecamatan, seperti kondisi jalan dan fasilitas umum, serta permintaan bantuan permodalan untuk usaha warga. "Kami akan menyikapi berbagai masalah yang ada di kecamatan dan meneruskannya ke Pemerintahan Kabupaten Batu Bara agar dapat segera mengambil langkah-langkah kebijakan," demikian bunyi kesimpulan umum dari 7 laporan dapil tersebut.
Reses Tahap II ini menjadi salah satu tahapan krusial dalam siklus perencanaan anggaran daerah. Masukan dari masyarakat yang terhimpun selama masa sidang akan menjadi data awal bagi Badan Anggaran (Banggar) DPRD untuk bernegosiasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mengenai skala prioritas belanja.
Artinya, keluhan soal infrastruktur yang disuarakan warga pesisir dan perkebunan pada reses kali ini akan diperjuangkan dalam pembahasan RAPBD 2027 mendatang. Sementara itu, usulan yang sifatnya mendesak dan membutuhkan penanganan cepat bisa diakomodasi melalui mekanisme P-APBD 2026 yang tengah berjalan.
Wakil Bupati Syafrizal yang hadir dalam agenda ini diharapkan mampu menjembatani langsung aspirasi tersebut ke jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, sehingga tidak ada usulan yang tertahan hanya di meja dewan.
Proses penjaringan aspirasi ini menjadi catatan penting bagi warga Batu Bara. Keterlibatan aktif masyarakat dalam menyampaikan kebutuhan saat reses adalah kunci agar program pembangunan yang digulirkan pemerintah benar-benar menyentuh kebutuhan riil di lapangan, bukan sekadar proyek seremonial belaka.