KALIMANTAN BARAT — Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat, hampir separuh lebih SPBU Pertamina kini sudah mengalirkan B50. Bahan bakar ini merupakan campuran solar dengan 50 persen biodiesel berbasis minyak sawit.
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, mengatakan distribusi B50 mulai menyebar ke berbagai daerah. "57 persen SPBU (Biodiesel) Pertamina sudah ada di Jawa, Sumatera, terus sebagian Sulawesi juga ada, jadi mulai menyebar. Kurang lebih sudah ada 57 persen lah sudah tersalurkan," kata Eniya di Rest Area Tol Cikampek KM 57A, Kamis (9/7/2026).
Program B50 merupakan kelanjutan dari mandatori biodiesel yang sebelumnya berjalan di level B20, B30, B35, hingga B40. Kebijakan ini dirancang untuk memperkuat ketahanan energi nasional dan menekan ketergantungan pada impor bahan bakar minyak.
Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, menyebut program ini diproyeksikan mampu menekan kebutuhan impor solar hingga sekitar 18 juta kiloliter pada 2026. Jumlah itu setara dengan sekitar 310 ribu barel per hari. "Pertamina berkomitmen mendukung keberhasilan program strategis ini sebagai bagian dari upaya mewujudkan kemandirian energi Indonesia," ujar Simon dalam keterangannya, Minggu (12/7/2026).
Pertamina mengaku tidak memulai dari nol. Perusahaan sudah memiliki pengalaman panjang dalam mendistribusikan biodiesel dari generasi sebelumnya.
Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Muhammad Baron, mengatakan pengalaman sejak era B20 hingga B40 menjadi modal penting untuk memastikan transisi ke B50 berjalan mulus. Termasuk dalam hal distribusi dan menjaga kualitas produk. "Kami juga memastikan kualitas Biosolar B50 yang disalurkan memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan Pemerintah sehingga masyarakat dapat memperoleh produk dengan mutu yang tetap terjaga," ujarnya.
Dengan perluasan ini, Pertamina optimistis program B50 bisa berjalan sesuai target. Masyarakat di berbagai wilayah pun kini mulai bisa mengakses bahan bakar yang lebih ramah lingkungan dan berbasis sumber daya dalam negeri.