DPRD dan Bappeda Ketapang Sinkronkan Prioritas Pembangunan untuk RKPD 2027, Ini Fokus Utamanya

KETAPANG — DPRD dan Bappeda Kabupaten Ketapang memulai tahapan awal penyelarasan prioritas pembangunan untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Langkah ini diambil untuk memastikan setiap program yang direncanakan memiliki keselarasan antara kebijakan politik dan perencanaan teknis.

Proses sinkronisasi menjadi krusial agar dokumen RKPD yang nantinya disahkan tidak tumpang tindih dengan program lain serta tepat sasaran. Tanpa penyelarasan ini, potensi pemborosan anggaran dan ketidaktepatan sasaran pembangunan dinilai cukup besar.

Fokus Sinkronisasi: Infrastruktur hingga Pelayanan Dasar

Dalam pembahasan awal, kedua lembaga memetakan sejumlah isu prioritas yang akan diusung dalam RKPD 2027. Beberapa sektor menjadi perhatian utama karena dampaknya yang langsung dirasakan warga.

• Infrastruktur dasar — pembangunan dan pemeliharaan jalan serta jembatan penghubung antar kecamatan.
• Pelayanan publik — peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan di daerah pedalaman.
• Perekonomian lokal — penguatan sektor pertanian dan perkebunan sebagai penopang utama masyarakat Ketapang.

Mengapa Sinkronisasi Ini Dilakukan Sekarang?

Penyusunan RKPD 2027 dimulai lebih awal agar pemerintah daerah memiliki waktu cukup untuk merancang program yang matang. Jadwal ini juga mengikuti siklus perencanaan pembangunan nasional yang menuntut setiap daerah untuk menyampaikan rencana kerja secara tepat waktu.

Dengan memulai pembahasan sejak sekarang, DPRD dan Bappeda berharap tidak ada lagi program yang bersifat dadakan atau tidak terukur. Semua usulan harus melewati proses verifikasi dan prioritas berbasis data.

Apa Dampaknya bagi Warga Ketapang?

Jika proses sinkronisasi berjalan lancar, warga Ketapang bisa menikmati program pembangunan yang lebih terarah. Misalnya, perbaikan akses jalan ke sentra produksi pertanian atau peningkatan layanan puskesmas di desa-desa terpencil.

DPRD juga mendorong agar setiap program yang masuk dalam RKPD 2027 memiliki indikator kinerja yang jelas. Hal ini penting untuk memudahkan evaluasi di akhir tahun anggaran.

Fakta Singkat: Proses Perencanaan RKPD

• RKPD merupakan dokumen perencanaan tahunan yang menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan daerah.
• Penyusunannya melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
• DPRD memiliki fungsi pengawasan dan memberikan persetujuan terhadap rancangan RKPD sebelum ditetapkan menjadi peraturan kepala daerah.

Pembahasan lanjutan akan melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemkab Ketapang. Tahapan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) di tingkat kecamatan juga akan menjadi sumber masukan utama dalam menentukan skala prioritas.