PONTIANAK — Kanwil Kemenkum Kalbar baru-baru ini menggelar pembekalan khusus bagi jajaran Polda Kalimantan Barat. Fokusnya adalah pemahaman mendalam terhadap substansi KUHP dan KUHAP baru yang akan segera berlaku.
Kegiatan ini menjadi respons atas kebutuhan aparat kepolisian di lapangan. Sebab, perubahan dalam dua produk hukum utama tersebut cukup signifikan dan memerlukan adaptasi dalam proses penyidikan dan penegakan hukum sehari-hari.
Kanwil Kemenkum Kalbar menilai, pemahaman yang seragam antara penyidik kepolisian dan jaksa penuntut umum menjadi krusial. Tanpa persamaan persepsi, potensi kendala hukum seperti gugatan praperadilan atau bolak-balik berkas perkara bisa meningkat.
Pembekalan ini menghadirkan para analis hukum dari Kanwil Kemenkum sebagai narasumber. Mereka memaparkan poin-poin perubahan teknis dalam KUHAP baru yang berkaitan langsung dengan kewenangan penyidik, seperti prosedur penggeledahan, penyitaan, dan batas waktu penahanan.
Dalam materi yang disampaikan, KUHP baru misalnya memperkenalkan konsep pemidanaan yang lebih berorientasi pada keadilan restoratif. Sementara itu, KUHAP baru mengatur ulang mekanisme upaya paksa yang harus lebih ketat dalam perlindungan hak asasi manusia.
Kanwil Kemenkum Kalbar menekankan bahwa pemahaman ini bukan sekadar teori. Aparat kepolisian diharapkan mampu menerapkannya secara langsung saat menangani laporan masyarakat atau melakukan proses penyidikan.
Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian sosialisasi yang dilakukan Kanwil Kemenkum Kalbar ke berbagai institusi penegak hukum. Sebelumnya, kegiatan serupa juga telah dilakukan untuk jajaran Kejaksaan Tinggi Kalbar dan Pengadilan Tinggi Pontianak.
Dengan pembekalan ini, Kanwil Kemenkum Kalbar berharap transisi penerapan KUHP dan KUHAP baru di Kalimantan Barat dapat berjalan lancar dan minim gejolak prosedural. Hal ini penting untuk menjaga kepastian hukum bagi warga masyarakat.