PONTIANAK — Pertumbuhan ini utamanya didorong oleh belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah yang berjalan sesuai target. Budi menyatakan bahwa meskipun ada gejolak nilai tukar dan harga komoditas, APBN Kalbar masih mampu menjadi motor penggerak ekonomi daerah.
“Alhamdulillah, hingga akhir April ini pertumbuhan belanja masih di atas 7 persen. Ini menunjukkan daya belanja pemerintah tetap kuat dan program-program prioritas terus berjalan,” ujar Budi dalam konferensi pers di Pontianak, Senin lalu.
Sektor belanja modal menjadi salah satu kontributor terbesar dengan realisasi mencapai Rp 2,1 triliun. Angka ini naik 11,3 persen dibandingkan realisasi April 2025 yang sebesar Rp 1,89 triliun.
Kenaikan ini dipicu oleh percepatan proyek infrastruktur jalan, jembatan, dan irigasi di sejumlah kabupaten seperti Landak, Sanggau, dan Sintang. Pemerintah pusat juga menggelontorkan dana untuk pembangunan pasar rakyat dan fasilitas pendidikan di daerah perbatasan.
Dana Transfer ke Daerah (TKD) untuk Kalbar tercatat telah disalurkan sebesar Rp 7,5 triliun hingga April 2026. Realisasi ini setara dengan 39,8 persen dari pagu tahunan yang ditetapkan sebesar Rp 18,9 triliun.
Dana tersebut mencakup Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Nonfisik, serta Dana Desa. Budi memastikan bahwa seluruh penyaluran dilakukan tepat waktu untuk menjaga likuiditas pemda dan perangkat desa.
Di sisi penerimaan, pendapatan negara dari sektor perpajakan di Kalbar mencapai Rp 4,2 triliun. Angka ini tumbuh 5,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Pertumbuhan ini didorong oleh meningkatnya kepatuhan wajib pajak badan dan orang pribadi, serta optimasialisasi pajak daerah melalui sistem digital. Namun, Budi mengakui bahwa tekanan harga komoditas sawit dan karet sedikit mempengaruhi penerimaan dari sektor perkebunan.
Ke depan, Kanwil DJPb Kalbar akan terus memonitor realisasi belanja di triwulan kedua, terutama untuk proyek-proyek yang berpotensi tersendat akibat kenaikan harga material. Budi optimistis pertumbuhan APBN Kalbar bisa bertahan di kisaran 6 hingga 7 persen hingga akhir semester pertama 2026.