KALIMANTAN BARAT — Pemerintah memastikan kesiapan anggaran untuk pembayaran gaji ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), prajurit TNI, anggota Polri, serta pensiunan. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa seluruh kesiapan administratif dan anggaran telah diselesaikan untuk pencairan pada Juni 2026. Aturan teknis mengenai besaran dan tata cara pembayaran ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2026.
"Nanti kan ada gaji gaji 13. Nanti keluar pasti," ujar Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta.
Proses penyaluran gaji ke-13 ini dirancang untuk langsung masuk ke rekening masing-masing penerima tanpa melalui proses birokrasi yang panjang di tingkat daerah. Berdasarkan Pasal 16 ayat 2 PP Nomor 9 Tahun 2026, hak keuangan ini akan diterima secara utuh oleh para aparatur negara.
"Gaji ketiga belas tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan," demikian bunyi pasal tersebut.
Langkah ini diambil untuk memastikan daya beli penerima manfaat tetap terjaga sepenuhnya menjelang pertengahan tahun.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa kebijakan ini bukan sekadar pemenuhan hak aparatur negara, melainkan instrumen fiskal strategis. Pemerintah mengalokasikan dana sekitar Rp55 triliun untuk program ini guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.
"Kebijakan fiskal akan dioptimalkan untuk menjaga momentum pencapaian target pertumbuhan di tahun 2026 sebesar 5,4 persen. Selain itu menjadi buffer terhadap gejolak ekonomi global antara lain gaji ke- 13 ASN," kata Airlangga.
Pemerintah memproyeksikan konsumsi domestik dari jutaan ASN dan pensiunan akan langsung mengalir ke sektor riil pada kuartal kedua tahun ini.
Sesuai dengan PP Nomor 9 Tahun 2026, terdapat perbedaan sumber pendanaan yang memengaruhi komponen yang diterima oleh ASN pusat dan daerah. Untuk ASN yang digaji melalui APBN, komponen yang dibayarkan meliputi:
Sementara itu, bagi ASN di tingkat daerah yang anggarannya bersumber dari APBD, komponen penerimaan disesuaikan dengan kapasitas fiskal masing-masing wilayah:
Bagi para pensiunan dan penerima pensiun, pemerintah juga tetap memberikan jaminan kesejahteraan. Komponen yang akan disalurkan mencakup pensiun pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, serta tambahan penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku.