PONTIANAK — DPRD Kota Pontianak tidak hanya sekadar meninjau, tetapi juga mengevaluasi langsung kesiapan infrastruktur digital yang menjadi tulang punggung pelayanan publik. Dalam kunjungan kerja ke Diskominfo Kota Pontianak, Komisi II menyoroti pengelolaan ratusan titik kamera CCTV yang tersebar di wilayah kota serta fungsi aplikasi yang terintegrasi dalam ekosistem Pontianak Smart City.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Pontianak, Juwita Dewi, mengaku puas setelah melihat langsung operasional pusat kendali atau command center. Ia menilai infrastruktur yang dikelola Diskominfo saat ini sudah berada di jalur yang tepat untuk melayani kebutuhan informasi dan keamanan warga.
“Sejauh ini kami dari Komisi II sangat puas. Kami juga berterima kasih kepada Diskominfo karena ini sesuatu yang sangat luar biasa untuk layanan CCTV dan aplikasinya,” ujarnya.
Di balik apresiasi tersebut, Juwita menyampaikan bahwa keberlangsungan layanan ini tidak bisa berjalan sendiri. Komisi II berkomitmen untuk memperjuangkan dukungan dari sisi penganggaran dalam pembahasan APBD mendatang.
Menurutnya, optimalisasi teknologi informasi membutuhkan biaya perawatan dan pengembangan yang tidak sedikit. Tanpa dukungan fiskal yang memadai, dikhawatirkan kualitas layanan yang sudah baik ini justru akan stagnan di tengah kebutuhan masyarakat yang terus meningkat.
Kepala Diskominfo Kota Pontianak, Syamsul Akbar, menyambut baik kunjungan tersebut. Ia menegaskan bahwa agenda legislatif ini bukan sekadar seremonial, melainkan bagian dari mekanisme kontrol untuk memastikan tugas pokok dan fungsi dinas berjalan sesuai harapan.
“Tujuan utama mereka ingin mengevaluasi pengelolaan CCTV yang ada di Dinas Kominfo dan melihat beberapa fasilitas yang kita miliki dalam rangka mengelola Pontianak Smart City,” katanya.
Syamsul menilai, evaluasi dari DPRD justru menjadi motivasi tersendiri bagi jajarannya. Ia menyebut, pengakuan atas kinerja yang baik adalah cambuk untuk berbenah lebih jauh, terutama dalam hal inovasi layanan dan kecepatan respons terhadap gangguan teknis di lapangan.
“Kalau dianggap layanan kita sudah cukup baik, tentunya itu juga menjadi cambuk bagi kami untuk menjadi lebih baik lagi ke depan,” tuturnya.
Ke depan, pengembangan Pontianak Smart City tidak hanya berhenti pada penambahan perangkat keras. Syamsul menekankan perlunya investasi berkelanjutan, baik untuk pembaruan sistem aplikasi maupun peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola.
Ia berharap dukungan Komisi II dapat memperkuat posisi Pontianak sebagai kota yang responsif terhadap kebutuhan digital warganya. Dengan anggaran yang memadai, berbagai layanan baru dapat terus diluncurkan untuk mempermudah akses informasi dan pelayanan administrasi publik.