KALIMANTAN BARAT — Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh Chief Operating Officer (COO) BPI Danantara Indonesia, Dony Oskaria, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/8). Dony menegaskan seluruh saham yang selama ini dikelola konsorsium pelat merah PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) akan dialihkan penuh ke pemerintah pusat.
"Konsorsium kan? Yang BUMN kan? Iya, betul, dialihkan, dihibahkan," ujar Dony kepada awak media.
Dony menekankan prioritas utama saat ini adalah mempercepat proses administrasi peralihan aset tersebut. Ia menargetkan seluruh proses tuntas pada pertengahan September mendatang.
"Yang penting selesai. Pengen enggak selesai (urusan) Whoosh ini?" kata Dony menambahkan.
Pengalihan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan antara Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dengan Dony Oskaria pada Rabu (5/8) lalu. Dalam pertemuan itu, Purbaya mengungkapkan bahwa saham KCIC akan dikelola oleh salah satu SMV Kemenkeu, seperti PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) atau lembaga khusus lainnya di bawah naungan Kementerian Keuangan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pengalihan ini tidak serta-merta memindahkan tanggung jawab utang proyek ke APBN. Ia menegaskan SMV memiliki kapasitas keuangan yang mumpuni untuk mengelola aset kereta cepat tanpa perlu suntikan dana segar dari pemerintah.
"Dialihkan ke Kemenkeu, diolah saya semuanya. Tetapi nanti kami akan pakai salah satu tangan SMV fiskal untuk mengelola. Kami kan punya banyak, ada SMI dan lain-lain. Jadi enggak langsung tanggung jawab APBN, walaupun diolah pemerintah," jelas Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta.
"SMV kan punya untung juga, jadi sebagian akan dibiarkan ke situ. Kira-kira begitu gambaran kasarnya," katanya menambahkan.
Saat ini, komposisi saham KCIC terbagi dua. Konsorsium BUMN melalui PSBI menggenggam 60 persen saham, sementara 40 persen sisanya dimiliki konsorsium China melalui Beijing Yawan HSR Co. Ltd.
Konsorsium PSBI sendiri beranggotakan empat perusahaan pelat merah, yakni PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Jasa Marga (Persero) Tbk, dan PT Perkebunan Nusantara (Persero).
Kemenkeu memiliki sejumlah SMV yang bisa menjadi kendaraan pengelolaan aset ini, antara lain:
Langkah ini menjadi babak baru pengelolaan aset strategis nasional, di mana pemerintah pusat mengambil alih kendali penuh atas proyek kereta cepat pertama di Asia Tenggara tersebut dari tangan BUMN. Keputusan ini juga menjawab polemik panjang mengenai struktur pembiayaan proyek yang selama ini membebani keuangan beberapa BUMN anggota konsorsium.