PONTIANAK — Laporan Walhi Kalbar didasarkan pada hasil kajian spasial dan investigasi lapangan yang menemukan kebakaran di sejumlah areal konsesi perusahaan, termasuk kawasan gambut dan zona konservasi. Dari 11 perusahaan yang dilaporkan, lima dipantau langsung di lapangan dan enam lainnya dianalisis melalui citra satelit.
Direktur Eksekutif Walhi Kalbar Sri Hartini menyampaikan laporan tersebut di Pontianak, Selasa (17/11). Menurut dia, negara dan pemerintah selama ini terlampau abai dan tidak becus menertibkan pemegang izin.
"Ketika ekosistem gambut dikeringkan secara paksa lewat pembuatan kanal tanpa pemeliharaan sekat air, dan api membakar berulang kali di konsesi yang sama, itu adalah bentuk kejahatan terencana yang dilindungi oleh rantai impunitas," kata Sri Hartini.
Lima Perusahaan di Kayong Utara dan Ketapang dengan Luas Terbakar Terbesar
Pemantauan terhadap lima perusahaan di Kabupaten Kayong Utara dan Ketapang memperkirakan luas areal terbakar mencapai 47.430,99 hektare. Analisis memakai citra Sentinel C2 beresolusi 10 meter per piksel pada periode 1 Agustus hingga 12 September 2026.
Rinciannya: PT Mayawana Persada dengan luas terbakar 17.007,84 hektare, PT Mohairson Pawan Khatulistiwa 10.672,46 hektare, PT Sinar Karya Mandiri 9.647,7 hektare, PT Kayung Agro Lestari 5.204,2 hektare, dan PT Jalin Vaneo 4.898,79 hektare.
Kebakaran terjadi di kawasan gambut lindung, gambut budidaya, serta kawasan bernilai konservasi tinggi. Di area konsesi PT Kayung Agro Lestari, tim pemantau menemukan individu orangutan bersama anaknya dalam kondisi melemah.
El Nino dan Kanal Tanpa Sekat Air di Balik Kebakaran Berulang
Kepala Divisi Advokasi dan Kampanye Walhi Kalbar Indra Syahnanda mengatakan hasil pemantauan menunjukkan perusahaan belum memiliki kesiapan memadai menghadapi ancaman kebakaran, termasuk saat fenomena El Nino. Pemegang izin, menurut dia, bertanggung jawab atas pengendalian kebakaran di areal kerjanya.
Walhi juga menyoroti kerusakan fungsi hidrologis gambut akibat pengelolaan tata air yang tidak memadai. Kanal yang dibangun tanpa pemeliharaan sekat air membuat lahan gambut kering dan mudah terbakar pada musim kemarau.
Tuntutan Walhi: Penyidikan Transparan hingga Pencabutan Izin
Walhi mendesak Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalbar melakukan penyelidikan dan penyidikan secara transparan, termasuk menelusuri tanggung jawab korporasi dan pihak pengambil keputusan. Kementerian Lingkungan Hidup diminta memeriksa kerusakan lingkungan serta membebankan pemulihan fungsi ekologis gambut dan tata air kepada korporasi yang terbukti bertanggung jawab.
"Selain itu, Kementerian ATR/BPN didesak mengevaluasi perizinan perusahaan dan menjatuhkan sanksi hingga pencabutan izin apabila ditemukan pelanggaran," kata Indra.
Hingga laporan ini ditulis, belum ada keterangan dari 11 perusahaan yang dilaporkan maupun dari Polda Kalbar mengenai tindak lanjut laporan tersebut.