Pencarian

COP31 Dibuka di Antalya, Negosiasi Iklim Berjalan Tanpa Amerika Serikat

Senin, 09 November 2026 • 11:09:31 WIB
COP31 Dibuka di Antalya, Negosiasi Iklim Berjalan Tanpa Amerika Serikat
Konferensi Perubahan Iklim PBB COP31 resmi dibuka di Antalya, Turki, pada 9 November 2026.

KALIMANTAN BARAT — Konferensi Perubahan Iklim PBB COP31 resmi dimulai di Antalya, Turki, pada 9 November 2026, dengan agenda utama mempercepat transisi energi bersih dan merealisasikan janji pendanaan iklim. Konferensi dua pekan ini berlangsung di tengah ketegangan geopolitik setelah Amerika Serikat keluar dari Perjanjian Paris. Hasilnya akan menentukan apakah kerja sama iklim global masih bisa berjalan tanpa kepemimpinan pemerintah federal AS.

Antalya, Turki menjadi tuan rumah pertemuan tahunan yang tahun ini memikul beban ganda: menjaga momentum aksi iklim sekaligus membuktikan bahwa kerangka multilateral tetap berfungsi. Sejumlah pemangku kepentingan dari berbagai negara bertemu untuk menegosiasikan langkah konkret selama dua minggu ke depan.

Dua Kursi Kepemimpinan, Satu Agenda

COP31 memakai pengaturan yang jarang terjadi. Turki memegang kursi presidensi resmi sekaligus tuan rumah, sementara Australia bertindak sebagai Presiden Negosiasi. Pembagian ini membuat Turki mengawal agenda aksi dan pengadopsian keputusan, sedangkan Australia memimpin proses negosiasi dan penyusunan draf teks.

Struktur tersebut menyambungkan prioritas negara tuan rumah dengan sudut pandang Australia dan kawasan Pasifik. Pertemuan persiapan digelar di Fiji, lalu sesi para pemimpin berlangsung di Tuvalu, agar persoalan negara kepulauan yang rentan terdampak perubahan iklim tetap berada di pusat pembahasan.

Keberhasilan konferensi bergantung pada kemampuan menerjemahkan beragam kepentingan itu menjadi kesepakatan yang bisa dijalankan. Bukan membiarkan prioritas diplomatik yang saling bersaing memecah agenda.

Tanpa Washington, Siapa yang Menanggung Beban?

Lanskap negosiasi berubah setelah Amerika Serikat resmi meninggalkan Perjanjian Paris, efektif sejak 27 Januari 2026. Keputusan itu diambil satu tahun setelah Presiden Donald Trump memulai proses penarikan diri dari kesepakatan iklim utama dunia tersebut.

Mundurnya Washington melemahkan partisipasi dalam kerangka kerja internasional untuk membatasi pemanasan global. Uni Eropa dan negara ekonomi besar lain kini menghadapi tekanan lebih besar untuk menjaga momentum, terutama dalam perdebatan soal pendanaan dan tanggung jawab.

Meski begitu, keluarnya AS tidak membatalkan perjanjian maupun menghapus komitmen negara lain. Pertanyaan yang mendesak di Antalya: mampukah peserta yang tersisa mempertahankan kerja sama dan menunjukkan bahwa aksi iklim tetap layak secara politik dan ekonomi tanpa campur tangan pemerintah federal AS?

Bagi negosiator Eropa, kondisi ini berarti tanggung jawab mereka dalam diskusi pendanaan dan aturan kerja sama iklim internasional bertambah berat.

Target Listrik 35 Persen pada 2035

Transisi energi diperkirakan mendominasi pembahasan. Draf janji presidensi COP31 mengusulkan kenaikan porsi listrik dalam permintaan energi global, dari sekitar 23 persen saat ini menjadi 35 persen pada 2035.

Namun elektrifikasi tidak bisa dibahas terpisah dari sumber yang memasok listriknya. Memperluas pemakaian listrik dan beralih dari bahan bakar fosil adalah dua tujuan yang saling terkait, bukan tolok ukur yang bisa saling menggantikan.

Para negosiator juga akan kembali membahas cara memajukan transisi meninggalkan bahan bakar fosil, sebagaimana disepakati di Dubai pada 2023. Setelah COP30, Brasil menerbitkan peta jalan sukarela soal peralihan dari bahan bakar fosil yang akan dibahas di Antalya. Tantangannya: melangkah dari pernyataan umum menuju implementasi kredibel, dengan tetap mengakomodasi situasi nasional tiap negara.

Janji Rp 5.431 Triliun yang Masih Harus Dibuktikan

Inti COP31 terletak pada implementasi, yakni apakah komitmen pendanaan benar-benar menghasilkan dana yang bisa diakses negara-negara yang menghadapi dampak perubahan iklim. Pada COP29, negara maju sepakat memimpin mobilisasi dana minimal US$300 miliar atau sekitar Rp 5.431 triliun per tahun bagi negara berkembang pada 2035.

Target yang lebih luas mencakup peningkatan pendanaan dari seluruh sumber publik dan swasta hingga setidaknya US$1,3 triliun atau sekitar Rp 23,53 kuadriliun per tahun pada tahun yang sama. Diskusi di Antalya akan mengkaji penyaluran dana tersebut, termasuk pembahasan adaptasi, kerugian dan kerusakan (loss and damage), serta Mekanisme Transisi yang Adil (Just Transition Mechanism) yang disepakati pada COP30.

Akses terhadap dana sama pentingnya dengan besaran total yang dijanjikan. Otoritas regional dan lokal di Eropa menyerukan prosedur yang lebih sederhana, pendanaan yang bisa diprediksi, serta pelacakan yang transparan.

Bagi Indonesia, hasil COP31 menentukan arah dukungan pendanaan untuk program transisi energi dalam negeri. Posisi negara berkembang akan bergantung pada seberapa konkret janji Rp 5.431 triliun itu diterjemahkan menjadi aliran dana yang bisa diakses, bukan sekadar angka di atas kertas.

Follow radarsambas.com

Add this site to your preferred sources on Google

Add to preferred sources
Bagikan
Sumber: katadata.co.id

This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.

Berita Lainnya

Indeks

Pilihan

Indeks

Berita Terkini

Indeks