KUBU RAYA — Rombongan Menteri Pertahanan RI tiba di Bandara Supadio, Kabupaten Kubu Raya, dan langsung disambut Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan bersama Komandan Lanud Supadio. Penyambutan berlangsung singkat sebelum rombongan melanjutkan perjalanan ke sejumlah agenda strategis di Kalbar.
Dari Bandara Supadio, Sjafrie Sjamsoeddin bersama rombongan bertolak menuju Pelabuhan Internasional Kijing, Kabupaten Mempawah, menggunakan helikopter Puma milik TNI Angkatan Udara.
Anugerah Tanda Kehormatan di Geladak Kapal Perang JSDF
Di Pelabuhan Internasional Kijing, rangkaian kegiatan berlangsung di atas geladak haluan (fore deck) kapal perang Japan Self-Defense Force (JSDF), JS Kunisaki. Menhan secara resmi menganugerahkan Tanda Kehormatan Republik Indonesia, Satyalancana Dharma Samudera, kepada personel JSDF.
Penganugerahan tersebut diberikan sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi dan kontribusi personel JSDF dalam bidang pertahanan dan kemaritiman. Usai prosesi, kegiatan dilanjutkan dengan pertemuan bilateral terbatas bersama pimpinan delegasi JSDF di ruang makan perwira (wardroom) JS Kunisaki.
Pertemuan itu menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan diplomasi pertahanan serta kerja sama bilateral antara Indonesia dan Jepang, khususnya di sektor kemaritiman.
Pembahasan Karhutla di Ruang VIP Baseops Lanud Supadio
Rangkaian kunjungan kerja kemudian bergeser ke Ruang VIP Baseops Lanud Supadio, Pontianak. Menhan bersama jajaran terkait mengikuti jamuan makan siang yang dirangkaikan dengan sesi brainstorming.
Sesi tersebut membahas pemutakhiran data serta strategi komprehensif dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di wilayah Kalimantan Barat. Pembahasan Karhutla menjadi salah satu perhatian penting mengingat kondisi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah Kalbar dalam beberapa waktu terakhir.
Harapan Penguatan Sinergi Pusat dan Daerah
Kehadiran Menteri Pertahanan RI di Kalimantan Barat diharapkan dapat memperkuat sinergi dan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta unsur TNI. Koordinasi lintas sektor itu dinilai penting untuk mendukung kepentingan pertahanan sekaligus menghadapi berbagai tantangan strategis di daerah.
Melalui koordinasi tersebut, penanganan Karhutla diharapkan dapat dilakukan secara lebih terpadu, berbasis data, serta melibatkan seluruh unsur terkait.
