SAMBAS — Ketua Bawaslu Kabupaten Sambas Yesi Mayasanti menegaskan pengawasan pemilu bukan hanya tanggung jawab penyelenggara. Menurut dia, kerja sama dengan JPPR Kalbar diarahkan untuk memperkuat pendidikan pemilih di tingkat kabupaten.
"Pengawasan pemilu membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Melalui kerja sama dengan JPPR Kalbar, diharapkan dapat memperkuat pendidikan pemilih," ujar Yesi dalam keterangan yang dirilis usai penandatanganan.
Nota kesepakatan diteken di Aula UNISSAS pada Kamis siang. Selain Yesi, hadir Anggota Bawaslu Kabupaten Sambas Ikhlas, Syiki Hery, dan Henny Yusnita.
Kesepakatan ini menempatkan JPPR Kalbar sebagai mitra pemantau pemilu independen yang mendampingi Bawaslu Sambas. Kedua pihak menyepakati penguatan pengawasan partisipatif sebagai fokus utama.
Ruang lingkupnya mencakup perluasan partisipasi masyarakat dan pembangunan kesadaran bersama untuk mengawal tahapan pemilu mendatang. Kerja sama serupa sebelumnya juga sudah berjalan antara kedua lembaga.
Koordinator Wilayah JPPR Kalbar Rubi Ismayanto menyebut lembaganya berkomitmen mendorong partisipasi warga dalam mengawal demokrasi. Posisi JPPR sebagai pemantau independen dinilai melengkapi kerja pengawasan Bawaslu.
"JPPR sebagai lembaga pemantau pemilu independen memiliki komitmen mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawal demokrasi," kata Rubi.
Rubi berharap nota kesepakatan ini menjadi awal kerja sama berkelanjutan antara JPPR dan Bawaslu. Harapan serupa disampaikan soal tumbuhnya kesadaran demokrasi dan budaya pengawasan di tengah masyarakat Sambas.
Bawaslu Sambas menempatkan pendidikan pemilih sebagai pintu masuk pengawasan partisipatif. Lewat jalur ini, warga diharapkan tidak hanya menjadi objek sosialisasi, tetapi ikut mengawasi proses.
Penandatanganan di UNISSAS melibatkan jajaran Bawaslu dan pengurus JPPR Kalbar. Kedua lembaga menyatakan kesepakatan berlaku untuk mendukung penguatan pengawasan pada tahapan pemilu mendatang.