PONTIANAK — Dosen Ilmu Politik FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak, Firdaus, menyebut pembentukan satgas menjadi kebutuhan mendesak di tengah meningkatnya kejahatan siber yang menyasar sektor keuangan. Data pemantauan FortiGuard Labs pada 7 November 2026 memperlihatkan sekitar 350.600 aktivitas ancaman siber terdeteksi di Indonesia dalam kurun 24 jam. Sebanyak 214.000 aktivitas di antaranya mengarah ke perbankan, keuangan, dan asuransi, sementara sektor pemerintahan mencatat sekitar 79.000 aktivitas.
Menurut Firdaus, angka tersebut harus dibaca sebagai peringatan bagi pemerintah daerah, kepolisian, dan industri perbankan di Kalimantan Barat. Ia menegaskan bahwa data itu merupakan aktivitas ancaman yang terdeteksi, bukan bukti seluruh sistem perbankan berhasil diretas. Aktivitas tersebut bisa berupa pemindaian otomatis maupun percobaan serangan yang sudah diblokir.
Firdaus memandang perkembangan ancaman siber perlu dilihat dalam perspektif keamanan ekonomi dan ketahanan negara. Transformasi digital telah mengubah pola kejahatan, mulai dari pencurian identitas, manipulasi transaksi, penipuan elektronik, hingga pengambilalihan akun perbankan.
"Keamanan perbankan bukan semata-mata urusan teknologi informasi. Di dalamnya terdapat kepentingan perlindungan masyarakat, kepercayaan publik, dan stabilitas ekonomi daerah. Karena itu, diperlukan langkah antisipatif melalui kerja sama kepolisian dan seluruh industri perbankan," ujarnya.
Dalam perspektif ilmu politik, ia menilai kekuatan negara pada era digital tidak lagi hanya diukur dari penguasaan wilayah dan kemampuan pertahanan militer. Kemampuan melindungi infrastruktur informasi serta sistem ekonomi digital ikut menentukan.
Firdaus menilai Polda Kalimantan Barat memiliki posisi strategis memperkuat koordinasi penanganan kejahatan siber, terutama yang berkaitan dengan penipuan digital, pencurian data, penyalahgunaan rekening, dan tindak pidana transaksi elektronik. Karena itu ia mendorong Kapolda Kalbar menginisiasi pertemuan bersama pimpinan bank pemerintah maupun swasta, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta instansi yang berwenang di bidang keamanan siber.
Melalui satgas, ia berharap tersedia wadah koordinasi untuk mempercepat pertukaran informasi soal pola kejahatan digital dan memperkuat deteksi dini. Mekanisme itu juga diperlukan agar penanganan kasus warga yang dirugikan akibat transaksi mencurigakan menjadi lebih jelas.
Dalam rancangan pembagian peran, kepolisian menjalankan fungsi penegakan hukum dan penyelidikan tindak pidana. Perbankan bertanggung jawab atas keamanan sistem dan perlindungan transaksi nasabah, sedangkan OJK dan BI menjalankan pengawasan sesuai kewenangan. Badan Siber dan Sandi Negara dapat memberi dukungan penguatan keamanan siber.
"Satgas ini jangan hanya dibentuk untuk memenuhi kebutuhan administratif atau seremonial. Harus ada sistem kerja, pembagian tanggung jawab, saluran komunikasi, dan mekanisme respons cepat ketika terjadi insiden keamanan digital," tegasnya.
Selain memperkuat sistem keamanan lembaga keuangan, Firdaus mengingatkan pentingnya perlindungan masyarakat sebagai pengguna layanan perbankan digital. Berbagai modus penipuan masih menjadi ancaman, dari pesan singkat mencurigakan, tautan palsu, aplikasi tidak resmi, pencurian kode OTP, hingga rekayasa sosial.
Modus-modus itu dapat membuat nasabah kehilangan akses terhadap rekeningnya. Satgas IT diharapkan berperan mendorong edukasi keamanan digital secara berkala, termasuk informasi cara melaporkan penipuan dan mengenali modus kejahatan digital.
Firdaus juga meminta ada mekanisme koordinasi yang memungkinkan pihak bank segera memverifikasi transaksi mencurigakan sesuai ketentuan berlaku. Menurutnya, keamanan layanan keuangan digital berkaitan erat dengan kepercayaan masyarakat. Gangguan terhadap sistem perbankan berpotensi menimbulkan kerugian individu sekaligus menggerus kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan.
Kalimantan Barat berbatasan langsung dengan Malaysia, sehingga Firdaus menilai wilayah ini membutuhkan perhatian khusus pada keamanan komunikasi, transaksi lintas batas, dan aktivitas ekonomi digital masyarakat. Karakteristik wilayah perbatasan menjadi salah satu alasan penguatan keamanan siber di provinsi ini tidak bisa ditunda.