PONTIANAK — Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah kembali menjadi zona prioritas pengendalian karhutla tingkat nasional. Kondisi itu menyusul tren peningkatan jumlah titik panas di dua provinsi tersebut dalam sepekan terakhir, setelah sempat menunjukkan penurunan.
Data Sistem Pemantauan Kebakaran Hutan dan Lahan (Sipongi) Kementerian Kehutanan dengan potong data 1 September 2026 mencatat, jumlah hotspot di Kalbar melonjak 586 titik atau dari 273 menjadi 859. Angka ini menjadi lompatan tertinggi dibandingkan provinsi prioritas lain.
Kondisi serupa terjadi di Kalimantan Tengah. Jumlah titik panas di provinsi itu naik dari 253 menjadi 623 titik.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyatakan akan bersama Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menuju Pontianak. Rencananya, kedua pejabat itu akan bertemu dengan Gubernur Kalbar, Kapolda, dan Pangdam untuk mengevaluasi perkembangan karhutla sekaligus menyusun langkah mitigasi lanjutan.
"Oleh karena itu besok, kami ke Pontianak untuk bertemu kembali dengan seluruh stakeholder yang ada, dengan Pak Gubernur, kapolda, pangdam ya, merapatkan barisan kembali, melakukan evaluasi sekaligus membuat rencana apa yang bisa kita lakukan untuk mitigasi," jelas Antoni seusai meninjau penanganan karhutla di Jambi, Rabu (2/9/2026).
Menurut Antoni, pertemuan ini penting untuk memastikan upaya penanganan tidak hanya mampu menekan jumlah hotspot, tetapi juga fire spot yang telah melalui proses verifikasi di lapangan. Pasalnya, peningkatan titik panas perlu segera diantisipasi agar tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas di tengah kondisi cuaca kering.
Kenaikan hotspot tak hanya terjadi di Kalbar dan Kalteng. Sumatera Selatan mencatat peningkatan dari 20 menjadi 89 titik, sementara Kalimantan Selatan naik dari 22 menjadi 73 titik.
Adapun Riau masih tercatat nol hotspot. Jambi yang sebelumnya juga nihil mengalami kenaikan menjadi empat titik.
"Setelah kemarin semua 6 provinsi yang prioritas trennya turun, tetapi hari ini Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah menunjukkan kembali hotspot yang meningkat. Artinya, prioritas utama sekarang ini secara nasional tetap Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah," ujar Antoni.
Antoni mengingatkan puncak El Nino diperkirakan terjadi pada September 2026. Kondisi itu menjadi faktor yang meningkatkan kerawanan kebakaran di sejumlah wilayah, sehingga kewaspadaan tinggi dan kerja sama seluruh pihak masih dibutuhkan.
Pemerintah pusat meminta pemerintah daerah tidak mengendurkan upaya pencegahan dan mitigasi. Koordinasi antarlembaga, pemantauan titik panas, deteksi dini, serta percepatan penanganan di lapangan menjadi kunci untuk mencegah titik api berkembang dan meluas.
"Dan memastikan kembali, mendorong kembali agar angka baik itu apa namanya hotspot maupun fire spot yang sudah diverifikasi dapat turun. Jadi dua itu ya yang masih jadi masalah," tegasnya.