Sebanyak 6.526 titik panas terpantau di Kalimantan Barat hingga 29 Agustus 2026, menjadikan provinsi ini salah satu kawasan dengan kebakaran hutan dan lahan terparah secara nasional. Di tengah bencana asap yang berulang, Link-AR Borneo mendesak pemerintah tidak hanya mengandalkan water bombing atau modifikasi cuaca, tetapi juga mengusut tuntas korporasi yang wilayah konsesinya terindikasi menjadi lokasi kebakaran.
PONTIANAK — Organisasi Link-AR Borneo meminta pemerintah melakukan investigasi dan evaluasi menyeluruh terhadap perusahaan pemegang izin di Kalimantan Barat. Sebagian titik panas yang terpantau berada di dalam maupun berbatasan langsung dengan wilayah konsesi kehutanan, perkebunan, dan pertambangan.
"Menurut data yang kami himpun, Kementerian Kehutanan melalui SiPongi mencatat 6.526 titik panas di Kalimantan Barat hingga 29 Agustus 2026, menjadikan provinsi tersebut sebagai salah satu daerah dengan jumlah titik panas tertinggi secara nasional," kata Direktur Link-AR Borneo Ahmad Syukri di Pontianak, Kamis.
Link-AR menilai penanganan kebakaran selama ini belum menyentuh akar persoalan, terutama ketimpangan penguasaan lahan dan kerusakan kawasan hutan serta gambut. Titik api yang muncul di area konsesi memperkuat dugaan bahwa praktik pembukaan lahan oleh korporasi turut berkontribusi terhadap bencana asap tahunan.
Ahmad Syukri menegaskan bahwa upaya pemadaman yang bersifat teknis tidak akan menyelesaikan masalah selama tata kelola lahan tidak dibenahi. "Penegakan hukum, water bombing, atau modifikasi cuaca tidak akan pernah cukup selama akar masalahnya, yaitu ketimpangan penguasaan lahan dan tata kelola yang tidak baik, tidak dibenahi," tuturnya.
Organisasi ini menyoroti pola penegakan hukum karhutla yang selama ini kerap menyasar masyarakat kecil. Link-AR mendesak aparat berlaku adil dan memproses korporasi apabila ditemukan bukti pelanggaran serta tanggung jawab atas kebakaran di lahan konsesinya.
Selain penindakan, Link-AR meminta pemerintah mengevaluasi tata kelola perizinan perkebunan kelapa sawit, pemanfaatan hutan, dan pertambangan di Kalimantan Barat. Perubahan tutupan hutan dan kerusakan lingkungan selama ini dinilai memiliki keterkaitan erat dengan maraknya konsesi tersebut.
Link-AR menyampaikan sejumlah rekomendasi agar karhutla tidak terulang setiap musim kemarau. Pertama, pemerintah diminta memulihkan kawasan hidrologis gambut yang rusak dan memperkuat perlindungan kawasan hutan.
Organisasi itu juga meminta pemerintah mempertimbangkan penetapan karhutla dan bencana asap sebagai bencana nasional. "Terkait penanganan bencana 2026, Link-AR Borneo meminta pemerintah mempertimbangkan penetapan karhutla dan bencana asap sebagai bencana nasional agar penanganan serta dukungan bagi masyarakat terdampak dapat dilakukan secara lebih maksimal," katanya.
Selain itu, Link-AR mendesak pembatalan rencana pencabutan Peraturan Daerah Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembukaan Lahan Perladangan Berbasis Kearifan Lokal. Pengawasan terhadap praktik perladangan masyarakat juga perlu diperkuat agar tetap ramah lingkungan.
Link-AR menyoroti dampak kebakaran yang telah mengganggu kesehatan masyarakat, aktivitas warga, serta mengancam habitat satwa liar di Kalimantan Barat. Kabut asap yang pekat memaksa warga mengurangi aktivitas luar ruangan dan meningkatkan risiko penyakit pernapasan.
Penyelesaian persoalan ini, menurut Link-AR, harus diarahkan pada pembenahan tata kelola lahan, penegakan hukum yang adil, pemulihan gambut, serta evaluasi terhadap seluruh pemegang izin yang wilayahnya terbukti mengalami kebakaran. Tanpa langkah struktural tersebut, bencana asap diprediksi akan terus berulang.