Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menggencarkan program Gema Membangun Desa (GMD) di Kecamatan Serimbu, Kabupaten Landak, untuk memangkas jarak warga desa dengan akses layanan publik. Gubernur Kalbar Ria Norsan menyebut program ini menjadi ruang pemerintah melihat langsung kondisi dan kebutuhan masyarakat perdesaan.
LANDAK — Rangkaian kegiatan Gema Membangun Desa (GMD) di Kecamatan Serimbu, Kabupaten Landak, resmi berlangsung selama dua hari pada 29–30 Agustus 2026. Program unggulan Pemprov Kalbar ini menghadirkan layanan lintas sektor secara langsung ke tengah permukiman warga, mulai dari pasar murah, pemeriksaan kesehatan, hingga pengurusan administrasi kependudukan.
Gubernur Kalbar Ria Norsan menegaskan bahwa GMD bukan sekadar seremoni, melainkan instrumen untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah provinsi, kabupaten, kecamatan, hingga level desa. Menurutnya, sinkronisasi ini penting agar program pembangunan yang dijalankan benar-benar sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat, bukan berdasarkan asumsi dari atas.
"Program GMD juga menjadi ruang bagi pemerintah untuk melihat secara langsung kondisi serta kebutuhan masyarakat di wilayah perdesaan," kata Ria Norsan di Kabupaten Landak, Sabtu.
Selama dua hari pelaksanaan, warga Serimbu dan sekitarnya dapat mengakses beragam layanan dasar tanpa harus menempuh perjalanan jauh ke pusat kabupaten atau provinsi. Pemprov Kalbar memastikan pelayanan yang dihadirkan mencakup operasi pangan bersubsidi, layanan kesehatan, penyuluhan keluarga berencana (KB), serta administrasi kependudukan.
Kehadiran pasar murah menjadi salah satu daya tarik utama bagi warga. Melalui operasi pangan bersubsidi ini, masyarakat bisa membeli kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau di tengah fluktuasi harga pasar.
Selain pelayanan dasar, pemerintah juga mengarahkan perhatian pada penguatan ekonomi masyarakat. Sejumlah program pemberdayaan dihadirkan, termasuk bantuan dan pendampingan untuk pembangunan desa, kelompok tani, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) setempat.
Pendampingan ini diharapkan mampu mendorong roda ekonomi desa berputar lebih cepat. Para petani dan pelaku UMKM tidak hanya mendapat bantuan modal, tetapi juga pendampingan agar usaha mereka berkembang dan berkelanjutan.
Ria Norsan menegaskan bahwa semangat pembangunan desa harus diarahkan agar manfaatnya dapat dirasakan secara langsung dan merata oleh masyarakat di seluruh Kalimantan Barat. GMD menjadi salah satu instrumen untuk memastikan tidak ada wilayah yang tertinggal dalam hal akses pelayanan publik.
"Pemerintah provinsi berharap kolaborasi lintas pemerintahan tersebut mampu mempercepat pemerataan pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di wilayah perdesaan," tuturnya.
Dengan model layanan yang dijemput hingga ke kecamatan, Pemprov Kalbar optimistis kesenjangan akses antara wilayah perkotaan dan perdesaan dapat terus dipersempit secara bertahap.