Nagekeo — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bergerak cepat mempercepat pendataan dan pemeriksaan bangunan layanan publik yang terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Langkah ini merupakan tindak lanjut dari arahan Menteri PU Dody Hanggodo agar kepastian keamanan bangunan bisa segera diketahui masyarakat.
Prioritas pemeriksaan diarahkan pada bangunan yang menjadi tulang punggung pelayanan dasar warga, termasuk rumah sakit, kantor pemerintahan, fasilitas umum, dan rumah ibadah. Hal ini penting untuk memastikan fasilitas tersebut masih layak dan aman digunakan di masa tanggap darurat.
"Yang penting sekarang bagaimana kebutuhan masyarakat bisa segera kita layani," kata Menteri PU Dody Hanggodo saat meninjau lokasi terdampak bencana di Nagekeo, NTT, Selasa (18/8/2026).
Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan (BPBPK) NTT menambah personel di lapangan untuk mempercepat proses pemeriksaan. Sebanyak 11 personel dijadwalkan berangkat dari Kupang menuju Labuan Bajo, Manggarai Barat, pada Rabu (19/8/2026) untuk memperkuat tiga personel yang sudah berada di lokasi, sehingga total menjadi 14 personel.
Pemeriksaan dimulai dari Labuan Bajo, mencakup Rumah Sakit Komodo, Kantor Bupati, dan sejumlah bangunan layanan publik lainnya. Setelah itu, tim akan bergerak ke Ruteng dan wilayah lain untuk menyusuri bangunan-bangunan yang terdampak gempa.
Hasil pemeriksaan ini akan menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan penanganan atau perbaikan bangunan. Dengan begitu, masyarakat dan pengguna bangunan mendapat kepastian soal keamanan fasilitas yang masih dibutuhkan selama masa darurat.
Selain pemeriksaan bangunan, Kementerian PU sejak dua hari terakhir juga mengecek sarana dan prasarana air minum di wilayah terdampak seperti Nagekeo, Ende, dan Sikka. Pemeriksaan mencakup Instalasi Pengolahan Air (IPA), jaringan perpipaan, sarana distribusi air, serta tampungan air yang tersedia di masyarakat.
BPBPK NTT melibatkan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) untuk membantu pendataan sarana air minum di lapangan. Tim tidak hanya melakukan inventarisasi, tetapi juga langsung menangani sarana yang mengalami gangguan.
Salah satu penanganan dilakukan di Kabupaten Ende, yakni perbaikan jaringan perpipaan air bersih pada Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Inpres 2024 IKK Nangaba di Kecamatan Ende. Perbaikan dilakukan agar layanan air minum bisa kembali mendukung kebutuhan warga.
Sebanyak 10 personel tambahan juga akan diberangkatkan dari Kupang untuk mendukung pemeriksaan dan penanganan sarana air minum di Maumere, Ende, dan Nagekeo pada Rabu (19/8/2026). Mereka akan mengecek sarana air minum sekaligus mengidentifikasi kebutuhan dukungan lanjutan di lokasi terdampak.
Kementerian PU terus memastikan ketersediaan sarana air bersih dan sanitasi bagi masyarakat terdampak, karena kebutuhan ini menjadi fundamental dalam masa tanggap darurat. Air bersih dan sanitasi berkaitan langsung dengan kebutuhan sehari-hari warga maupun pengungsi.
Di Kabupaten Nagekeo, dukungan sarana air bersih saat ini berupa tiga unit Mobil Tangki Air (MTA). Dua unit sudah berada di lokasi, sementara satu unit lainnya merupakan MTA pinjam pakai dari penanganan banjir Mauponggo yang bisa dilanjutkan untuk bencana gempa.
Selain MTA, Kementerian PU juga menyediakan 16 unit Hidran Umum (HU). Delapan unit merupakan dukungan untuk penanganan saat ini, dan delapan unit lainnya adalah HU pinjam pakai dari penanganan banjir Mauponggo. Di Kupang, masih disiagakan dua unit mobil tangki air dan satu unit truk tinja.
Kementerian PU sedang menginventarisasi pos-pos pengungsian untuk memastikan kebutuhan air bersih dan sanitasi terpenuhi secara cepat. Jika diperlukan, mobilisasi prasarana dan sarana air minum dari luar NTT seperti dari depo di Surabaya juga akan dilakukan.
Untuk pemenuhan kebutuhan air bersih, sumber air akan dioptimalkan dari sistem penyediaan air minum atau PDAM jika jaringan tersedia dan berfungsi. Bila tidak tersedia atau terganggu, Kementerian PU menyiapkan alternatif lewat mobil tangki, hidran umum, tampungan air, atau sarana pendukung lainnya sesuai kebutuhan lapangan.
Kementerian PU memastikan pengiriman bantuan prasarana air bersih dan sanitasi akan berlanjut secara bertahap ke wilayah yang membutuhkan. Langkah ini menjadi bagian dari respons cepat pemerintah agar masyarakat terdampak gempa tetap mendapat akses layanan dasar selama masa tanggap darurat.