PONTIANAK — Antusiasme warga pesisir terlihat jelas pada pelaksanaan Gema Membangun Desa (GMD) di Kecamatan Teluk Batang, Sabtu (1/8/2026). Ribuan orang memanfaatkan layanan yang dihadirkan dalam satu lokasi, sebuah upaya nyata pemerintah mendekatkan akses publik ke tengah masyarakat.
Beragam kebutuhan warga diakomodasi dalam kegiatan tersebut. Mulai dari pasar murah yang menjual kebutuhan pokok, layanan administrasi kependudukan, pemeriksaan kesehatan gratis, pelayanan keluarga berencana, hingga pembayaran pajak kendaraan dan perpanjangan STNK.
Kehadiran pasar murah dalam program GMD bukan sekadar pelengkap. Bagi Ria Norsan, ini adalah instrumen penting untuk menjaga stabilitas ekonomi warga. Keberadaan pasar murah dinilai mampu menjadi penyeimbang harga kebutuhan pokok yang fluktuatif.
“Angka inflasi harus terus kita kendalikan bersama. Melalui pasar murah ini, kita berupaya menjaga daya beli masyarakat agar tetap stabil,” tegas Ria Norsan di sela-sela kegiatan.
Langkah ini menjadi krusial, terutama bagi masyarakat pesisir yang kerap menghadapi lonjakan harga akibat biaya distribusi yang lebih tinggi dibandingkan wilayah perkotaan.
Lebih dari sekadar pelayanan, GMD dimaknai sebagai ruang dialog antara pemerintah dan warganya. Ria Norsan menyebut program ini adalah kesempatan untuk melihat langsung kondisi lapangan dan mendengarkan kebutuhan yang selama ini mungkin tidak tersampaikan melalui jalur formal.
“Bagi saya, Gema Membangun Desa bukan sekadar agenda pemerintah, melainkan kesempatan untuk bertemu langsung dengan masyarakat, mendengarkan aspirasi masyarakat, melihat kondisi lapangan secara objektif, dan memastikan pembangunan benar-benar hadir hingga ke desa-desa, termasuk wilayah pesisir yang menjadi beranda Kalimantan Barat,” ujarnya.
Hasil dari pertemuan langsung ini tidak dibiarkan menggantung. Ria Norsan memastikan setiap masukan yang disampaikan warga Teluk Batang akan ditindaklanjuti melalui mekanisme perencanaan.
Usulan pembangunan infrastruktur serta permohonan perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) yang disuarakan warga akan ditampung dan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan prioritas penganggaran pada tahun berikutnya.
“Ke depan, berbagai masukan dan usulan pembangunan infrastruktur maupun penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) dari Kecamatan Teluk Batang akan kami tampung dan menjadi bagian dari prioritas penganggaran pada tahun berikutnya,” kata Ria Norsan.
Melalui pendekatan ini, pembangunan yang dijalankan diharapkan tidak lagi berdasarkan asumsi, melainkan berdasarkan data dan kebutuhan riil yang disuarakan langsung oleh masyarakat. GMD menjadi instrumen untuk mempererat hubungan pemerintah dan warga sekaligus menggali potensi daerah agar kebijakan yang diambil lebih tepat sasaran dan berdampak nyata bagi kesejahteraan.