JAKARTA — Kecerdasan buatan tak lagi sekadar alat bantu, melainkan kekuatan yang mengubah lanskap pendidikan dan pasar kerja. Hal ini menjadi agenda utama dalam The Pacific Asia Conference on Information Systems (PACIS) 2026 yang mempertemukan akademisi, pelaku industri, dan pemerintah di Jakarta.
Juliana Sutanto menegaskan bahwa AI harus dipahami melalui pendekatan sosio-teknis, yaitu dengan menimbang aspek teknologi sekaligus dampak sosialnya. “Perkembangan AI harus dikelola secara bijak agar manfaatnya dapat dirasakan luas tanpa menimbulkan risiko yang merugikan masyarakat,” ujarnya.
Salah satu temuan kritis yang mengemuka adalah perubahan perilaku belajar mahasiswa. Juliana menyoroti bahwa kemudahan memperoleh jawaban instan dari AI dapat mengurangi daya analisis dan nalar kritis generasi muda.
Lembaga pendidikan pun didorong untuk mengubah sistem evaluasi. Fokus penilaian tidak lagi semata-mata pada hasil akhir, melainkan pada proses pembelajaran dan pemahaman. Ini menjadi tantangan bagi perguruan tinggi di Indonesia untuk merancang metode asesmen yang adaptif.
Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Fauzan Adziman, mengakui bahwa otomatisasi berbasis AI berpotensi menggeser sejumlah pekerjaan. Namun, ia menekankan bahwa teknologi ini juga membuka profesi baru.
Adaptasi menjadi kunci agar tenaga kerja tetap kompetitif. Fauzan menyebut transformasi pendidikan melalui program microcredential dan pelatihan berbasis AI sebagai langkah strategis yang perlu dipercepat.
Fauzan menambahkan, pemerintah bersama berbagai kementerian dan lembaga, termasuk BRIN, tengah mempercepat pengembangan AI nasional. Integrasi data melalui program Satu Data menjadi fondasi utama penerapan teknologi ini.
Penerapan AI telah dipetakan di sejumlah sektor strategis. Di bidang kesehatan, AI digunakan untuk