PONTIANAK — Kepala Staf Kodam (Kasdam) XII/Tanjungpura, Brigjen TNI Bambang Sujarwo, menekankan bahwa pengamanan perbatasan Kalimantan Barat tidak bisa hanya mengandalkan satu institusi. Hal ini disampaikannya saat menghadiri konferensi pers pengungkapan kasus penyelundupan pakaian bekas impor ilegal di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kalimantan Bagian Barat, Selasa (23/6/2026).
Dalam konferensi pers yang dipimpin Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melalui sambungan video dari Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, DJBC Kalimantan Bagian Barat memaparkan keberhasilan penindakan. Sebanyak 2.060 bal pakaian bekas impor ilegal berhasil diamankan dari dua lokasi berbeda, yakni di Kabupaten Kubu Raya dan Kabupaten Mempawah.
Brigjen TNI Bambang Sujarwo memberikan apresiasi atas kerja sama semua unsur yang terlibat. Menurutnya, penggagalan penyelundupan ini membuktikan bahwa koordinasi lintas sektor mampu menjadi kekuatan besar dalam menjaga kedaulatan wilayah perbatasan.
Kasdam menjelaskan bahwa posisi geografis Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan Malaysia menjadi tantangan tersendiri. Garis perbatasan darat mencapai 970 kilometer, dan hampir 400 kilometer di antaranya masih masuk kategori blank spot atau belum memiliki jaringan komunikasi yang memadai.
“Untuk mengamankan kawasan yang luas ini, TNI menggelar Satgas Pengamanan Perbatasan (Pamtas) yang terdiri dari dua batalyon,” jelas Brigjen TNI Bambang Sujarwo. Puluhan pos pengamanan juga ditempatkan di sejumlah titik strategis, meskipun masih ada jalur tikus yang menjadi celah bagi pelaku kejahatan.
Sinergi antara TNI bersama instansi terkait sepanjang tahun 2026 telah menghasilkan sejumlah capaian signifikan. Tidak hanya penyelundupan pakaian bekas, aparat gabungan juga berhasil menggagalkan peredaran narkotika dengan barang bukti yang mencengangkan.
Barang bukti yang berhasil diamankan meliputi sabu seberat 75,6364 kilogram, ganja seberat 11 kilogram, serta 1.664 butir ekstasi. Menurut Kasdam, keberhasilan ini membuktikan bahwa koordinasi yang solid antara aparat keamanan dan lembaga terkait mampu mempersempit ruang gerak jaringan kejahatan lintas negara.
Brigjen TNI Bambang Sujarwo menegaskan bahwa menjaga keamanan perbatasan merupakan tanggung jawab bersama. Tidak hanya melibatkan TNI, tetapi juga Bea Cukai, Kepolisian, Kejaksaan, Badan Intelijen Strategis (BAIS), Badan Intelijen Negara (BIN), serta seluruh elemen masyarakat.
“Kekuatan utama dalam menjaga perbatasan adalah sinergi. Dengan koordinasi yang baik, kita dapat mencegah berbagai bentuk kejahatan lintas negara dan menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tegasnya.
Ia pun mengajak masyarakat dan media massa untuk terus mendukung langkah pemerintah serta aparat keamanan. Keterlibatan warga menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan yang aman sekaligus membantu aparat mendeteksi potensi pelanggaran hukum di wilayah perbatasan Kalimantan Barat.