PONTIANAK — Pergeseran paradigma ini makin terlihat dalam penyusunan Rencana Peningkatan Kinerja (RPK) bidang kesehatan yang difasilitasi pendampingan dari Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, dan Bank Dunia. Dalam pembukaan Pendampingan Performance Improvement Plan (PIP) DAU-Specific Grant Bidang Kesehatan Tahap II Tahun 2026-2027 di Aula Bapperida Pontianak, Rabu (15/7/2026), Amirullah menekankan bahwa skema DAU-Specific Grant dibangun di atas prinsip performance-based financing.
“Ukuran keberhasilan bukanlah besarnya anggaran yang diterima daerah, melainkan besarnya perubahan yang mampu diwujudkan melalui penggunaan anggaran tersebut,” ujarnya.
Amirullah menjelaskan, cara mengukur keberhasilan pembangunan terus berkembang. Jika dulu aspek kesehatan banyak dilihat dari tingkat kematian ibu melahirkan dan bayi, sejak 2014 indikator bergeser pada usia harapan hidup. Kota Pontianak mencatatkan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di kisaran 82, dengan usia harapan hidup mencapai 76 tahun.
“Artinya, semakin ke sini, mengukur keberhasilan pembangunan itu semakin komprehensif dan mencakup semua aspek. Tidak hanya fisik, tetapi juga nonfisik,” ungkapnya.
Pada pendampingan tahap pertama, Pemkot Pontianak telah menganalisis indikator prioritas kesehatan menggunakan gap analysis, fishbone analysis, dan root cause analysis. Hasilnya bukan sekadar daftar masalah, melainkan peta jalan yang menjelaskan akar persoalan, faktor penyebab, dan strategi intervensi paling efektif.
“Hasilnya bukan hanya daftar permasalahan, tetapi sebuah peta jalan atau roadmap yang menjelaskan akar persoalan, faktor penyebab, peluang perbaikan, serta strategi intervensi yang paling efektif,” kata Amirullah.
Pada tahap kedua ini, fokus utama adalah memfinalkan Rencana Peningkatan Kinerja (RPK), menyelaraskannya dengan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, serta memastikan implementasi yang terukur. Amirullah meminta peserta mampu mengidentifikasi masalah, mencari penyebab, menyusun alternatif pemecahan, menghitung biaya, hingga menentukan sumber pendanaan.
“Itu cara membuat perencanaan yang benar. Mulai dari identifikasi masalah, cari penyebabnya, siapkan alternatif pemecahan, buat rencana aksi, ukur biaya yang dibutuhkan, lalu tentukan sumber dananya,” jelasnya.
Ia menambahkan, pendampingan dari berbagai pihak memperluas perspektif pemerintah daerah dan memperkuat kualitas perencanaan. “Dengan pendampingan, ada hal-hal yang tidak kita ketahui bisa dibantu oleh pendamping. Ilmu kita menjadi lebih luas,” pungkasnya.